mbah mangli


Sekilas Riwayat KH Hasan Asy’ari/Mbah Mangli

Sekilas Riwayat KH Hasan Asy’ari/Mbah Mangli

Mbah Mangli Kyai Hasan Mangli bersama Sayyid Muhammad

Bagi orang Jawa Tengah, khususnya daerah Magelang dan sekitarnya, nama KH Hasan Asy’ari atau mbah Mangli hampir pasti langsung mengingatkan pada sosok kyai sederhana, penuh karomah.

Menurut almarhum Wali Allah Gus Miek, walau Mbah Mangli memiliki banyak usaha dan termasuk orang yang kaya-raya, namun Mbah Mangli adalah wali Allah yang hatinya selalu menangis kepada Allah, menangis melihat umat dan menangis karena rindu kepada Allah.

KH Hasan Asy’ari/Mbah Mangli adalah mursyid Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyyah (TQN). Mbah Mangli adalah salah satu tokoh yang mendirikan Asrama Pendidikan Islam di Magelang yang santrinya berasal dari seluruh Indonesia.

Meski terkenal di mana-mana, beliau selalu hidup sederhana. Beliau sering diundang ke sana ke mari untuk mengisi pengajian. Pada saat mengisi pengajian, di mana pun ia dan dalam kondisi apa pun, Mbah Mungli tidak pernah memakai alat pengeras suara, meskipun jamaahnya sangat banyak, hingga berbaris dengan jarak jauh. Namun, masyarakat tetap sangat menyukai isi pidatonya dan mendengar suara beliau.

Kadang panitia sengaja menyelipkan amplop uang kepada Mbah Mangli, namun beliau dengan halus menolaknya, dan biasanya beliau mengatakan: “Jika separoh dari jamaah yang hadir tadi mau dan berkenan menjalankan apa yang saya sampaikan tadi, itu jauh lebih bernilai dari apapun, jadi mohon jangan dinilai dakwah saya ini dengan uang, kalau tuan mau antar saya pulang saya terima, kalau kesulitan ya gak papa saya bisa pulang sendiri”

Mbah Mangli dikaruniai karomah “melipat bumi” yakni bisa datang dan pergi ke berbagai tempat yang jauh dalam sekejap mata. Di sisi lain, beliau dikenal sebagai seorang yang memiliki kemampuan psikokinesis tinggi. Misal, dia dapat mengetahui tamu yang akan datang beserta maksud dan tujuannya.

Seperti orang yang bermaksud untuk makan jeruk bersilaturrahim pada rumah Mangli. Dia menyambut dengan memberikan jeruk. salah satu wejangannya adalah: “apik ning menungsa, durung mesthi apik ning Gusti”

Langgar Linggan

Bangunan itu sederhana saja. Ukurannya tidak terlalu besar, tetapi tampak demikian kokoh dan bersih terawat baik. Di sekelilingnya terdapat banyak pepohonan rindang, sehingga membuat suasana terasa sejuk dan nyaman.

Warga menyebutnya Langgar Linggan. Lokasinya dekat pemukiman penduduk Desa Mejing, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Tepatnya di atas tanah wakaf dari KH Khadis, tokoh ulama terkemuka di Mejing, pada dekade 1960-1970. Pada tahun 1970-an, mushala ini menjadi saksi sejarah syiar agama Islam yang pernah dilakukan oleh KH Hasan Asy’ari, atau lebih beken dengan sebutan Mbah Mangli dari lereng Gunung Andong wilayah Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Magelang.

Pengajian rutin yang diisi ceramah keagamaan oleh Mbah Mangli, kala itu senantiasa dilaksanakan pada hari Kamis Wage, kata Ahsin (80), penduduk Mejing yang kerapkali menjadi panitia penyelenggara pengajian.

Acara selapanan itu bermula dari obsesi KH Khadis, yang ingin mengajak Mbah Mangli untuk melakukan syiar Islam di Mejing. Untuk itu, dia mengutus Ahsis dan kawan-kawan sowan ke Mbah Mangli.

Pengganti Usaha Ahsin tak membuahkan hasil. Kendati sempat menginap di sana, namun Ahsin tidak bisa bertemu dengan ulama kharismatik tersebut. Karenanya, KH Khadis terpaksa berangkat sendiri menjemput Mbah Mangli.

Langgar Linggan itu sendiri menjadi pengganti Masjid Jami Mejing, yang hanya sempat tiga kali digunakan sebagai pusat pengajian Mbah Mangli. Bukan apa-apa, pemindahan itu hanya dilandasi pertimbangan kenyamanan pengunjung. Masjid Jami posisinya persis di tepi jalan jurusan Magelang-Candimulyo.

Praktis selalu dilewati banyak kendaraan. Lalu lalang kendaraan itu tentu saja terasa mengganggu konsentrasi peserta pengajian. Menurut KH Kholil, Takmir Langgar Linggan, ketika Mbah Mangli wafat pada 1990, pengajian Kamis Wage di Mejing turut terhenti. Beberapa tahun belakangan, tradisi yang pernah mengakar di kalangan masyarakat itu mulai dirintis kembali oleh Gus Munir, menantu Mbah Mangli.

Mendoakan
Dengan arif, Mbah Mangli tidak melawan berbagai ancaman dan gangguan tersebut. Ia justru mendoakan mereka agar memeroleh kebahagiaan dan petunjuk dari Allah SWT. Keikhlasan, kesederhanaan dan ketokohan ini pula yang membawa Mbah Mangli dekat dengan mantan wapres Adam Malik dan tokoh-tokoh besar lainnya.

Suprihadi merupakan keturunan Haji Fadlan atau Puspowardoyo yakni tokoh Mangli yang membawa KH Hasan Asy’ari atau Mbah Mangli menetap di Dusun Mangli tahun 1956. Setelah mengasuh majelis taklim selama 3 tahun, Hasan Asy’ari kemudian menikah dengan Hj Ning Aliyah dari Sokaraja, Cilacap.

Pada 1959, Mbah Mangli mendirikan pondok pesantren salafiyah namun tidak memberikan nama resmi. Lambat laun pondok tersebut dikenal dengan nama Ponpes Mangli dan sosok Hasan Asy’ari dikenal masyarakat dengan nama Mbah Mangli. Nama ini diberikan masyarakat karena ia menyebarkan Islam dengan basis dari Kampung Mangli, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang.

Dusun Mangli terletak persis di lereng Gunung Andong. Dengan ketinggian 1.200 dpl, bisa jadi ponpes ini adalah yang tertinggi di Jawa Tengah. Dari teras masjid, para santri bisa melihat hamparan rumah-rumah di Kota Magelang dan Temanggung dengan jelas. Pemandangan lebih menarik terlihat pada malam hari di mana lautan lampu menghias malam.

Untuk ke lokasi ini, kita harus menempuh perjalanan sekitar 40 km dari ibu kota Kabupaten Magelang di Kota Mungkid.

Bangunan pondok yang berada di tengah-tengah perkampungan berdiri di atas lereng-lereng bukit sehingga dari kejauhan terlihat seperti bangunan bertingkat. Meski terpencil ribuan masyarakat setiap Minggu mengaji ke pondok tersebut. Mereka tidak hanya berasal dari sekitar Magelang namun juga berbagai daerah lain. Uniknya, santri yang menetap tidak pernah lebih dari 41 orang.

Pesantren Sederhana di Lereng Gunung

PONDOK Pesantren Mangli merupakan salah lembaga pendidikan yang unik dan menarik. Banyak ulama besar yang dicetak oleh ponpes ini. Sepak terjang pesantren tasawuf ini tidak terlepas dari sosok sang pendiri yang memiliki banyak cerita keajaiban.

Berdasar cerita yang beredar di masyarakat, KH Hasan Asy’ari atau lebih dikenal dengan nama Mbah Mangli bisa mengisi pengajian di beberapa tempat sekaligus dalam waktu bersamaan. Ia bisa mengisi pengajian di Mangli, namun pada saat bersamaan juga mengaji di Semarang, Wonosobo, Jakarta dan bahkan Sumatera.

Ia juga tidak memerlukan pengeras suara (loud speaker) untuk berdakwah seperti halnya kebanyakan kiai lainnya. Padahal jamaah yang menghadiri setiap pengajian Mbah Mangli mencapai puluhan ribu orang.

Menurut sesepuh Dusun Mangli, Mbah Anwar (75) warga Mangli sangat menghormati sosok Mbah Mangli. Bahkan meski sudah meninggal sejak akhir tahun 2007, nama Mbah Mangli tetap harum. Setiap hari ratusan pelayat dari berbagai daerah memadati makam Mbah Mangli yang berada di dalam kompleks pondok.

Tokoh sekaliber Gus Dur semasa hidup juga acap berziarah ke makam tersebut. Ini tak terlepas dari sosok kharismatik Mbah Mangli yang menyebarkan Islam di lereng pegunungan Merapi-Merbabu-Andong dan Telomoyo. Ia juga merupakan Mursyid Tariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah (TQN).

Mbah Mangli-lah yang berhasil mengislamkan kawasan yang dulu menjadi markas para begal dan perampok tersebut. Pada masa itu daerah tersebut dikuasai oleh kelompok begal kondang bernama Merapi Merbabu Compleks (MMC).

”Tantangan beliau sangat berat. Para begal membabat lahan pertanian penduduk dan mencemari sumber mata air pondok. Warga Mangli sendiri belum shalat meski sudah Islam. Kebanyakan warga kami hanya Islam KTP,” ungkap Kepala Dusun Mangli Suprihadi.

Tasawuf Sunyi setelah Mbah Mangli

SEJAK Mbah Mangli meninggal dunia pada akhir 2007, proses pendidikan di Pondok Pesantren Mangli dilanjutkan oleh Gus Munir.

Sosok sederhana namun penuh wibawa ini merupakan putra mantu yang diberi tugas meneruskan kelangsungan pondok pesantren tersebut.

Gus Mangli sebenarnya memiliki satu orang putra dan empat orang putri. Putra pertama bernama Gus Thohir, menetap di Desa Canggalan, Kecamatan Grabag. Adapun yang putri bernama Nimaunah, Nimaiyah, dan Nibariyah. Mereka bersama-sama membantu mempertahankan tradisi pesantren ala Mbah Mangli.

Sebagai penerus Pesantren Mangli, Gus Munir bertekad tetap mempertahankan apa yang sudah dirintis dan menjadi kebijakan almarhum. Gus Munir secara rutin menggelar pengajian selapanan di berbagai daerah seperti pada hari Minggu di halaman pondok, Kamis Wage di Desa Mejing (Candi Mulyo), dan lainnya.

Meski tidak sebanyak semasa Mbah Mangli, warga yang datang mengaji tetap membeludak. Ia juga dengan tegas mempertahankan berbagai kebijakan almarhum. Ia, misalnya, tidak berkenan menggunakan pengeras suara saat pengajian dan khotbah Jumat.

Mimbar tempat Gus Munir berkhotbah juga ditutup dengan tirai hijau sehingga warga tidak bisa langsung melihatnya. Hanya sosok bayangan yang tampak akibat pantulan sinar matahari yang menerobos di sela fentilasi.

Untuk para santri, ia melarang keras menggunakan handphone (hp) dan menonton televisi. Alasannya, pada zaman Nabi Muhammad SAW juga tidak digunakan hp, pengeras suara ataupun televisi. Kebijakan ini bukan berarti menolak modernitas, namun lebih dimaksudkan agar para santri fokus pada dua hal yakni mengaji dan beribadah.

”Tiyang mriki kagem ngalap barokah, mboten sanese. Mriki ngeten niku kawit rumiyen (orang belajar ke sini untuk mencari berkah, tidak yang lain. Ini sudah kebijakan pondok sejak dulu),” ungkap Gus Munir yang menerima Suara Merdeka  dengan ramah.

Atas alasan religi pula, sosok kiai kharismatik ini juga menolak untuk difoto dan diwawancarai. Ia ingin menjaga marwah  pondok dengan cara mereka sendiri. Ia meyakini bahwa ada banyak cara untuk meraih ridha Allah SWT, ada banyak jalan menuju surga.

Karena itu, ia mempersilakan lembaga pendidikan agama lain untuk membuat nama yang bagus dan mempublikasikannya ke masyarakat.

”Kathah mergi, mangkeh wonten akhirat bakale nggih kepanggih. Mboten napa-napa,” tolak dia halus sambil menutup pintu gerbang pondok.

”Gus Munir memang sangat menjaga dan berhati-hati dalam segala hal. Ia kiai yang alim dan bijaksana,” kata Paidi (70) salah satu sesepuh Dusun Mangli.

Dipublikasi di BIOGRAFI ULAMA', psht | Meninggalkan komentar

Kecerdasan atau emosional Manusia itu ada beberapa macam yaitu IQ, EQ, SQ, CQ DAN AQ


Menurut Daniel Goleman (Emotional Intelligence – 1996): orang yang mempunyai IQ tinggi tapi EQ rendah cenderungmengalami kegagalan yang lebih besar dibanding dengan orang yang IQ-nya rata-rata tetapi EQ-nya tinggi, artinya bahwa penggunaan EQ atau olahrasa justru menjadi hal yang sangat penting, dimana menurut Goleman dalam dunia kerja, yang berperan dalam kesuksesan karir seseorang adalah 85% EQ dan 15% IQ. Jadi, peran EQ sangat signifikanMACAM-MACAM KECERDASAN TERSEBUT ADALAH :* IQ (INTELLEGENCE QOUTIENT)Kapasitas umum seseorang untuk engerjakan atau melakukan sesuatu.Berhubungan dengan penalaran/ berfikir.Intellegensi adalah keseluruhankemampuan individu untuk berfikir dan bertindak secara logis, terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif(Marten Pali, 1993).Kesimpulan IQ:a.Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia.b. Kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan.c. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang akanmemunculkan penghargaan dalam budaya seorang individu.CIRI-CIRI PRILAKU INTELLEGEN / CERDAS :- Masalah yang dihadapi merupakan masalah barubagi yang bersangkutan.- Serasi tujuan dan ekonomis (efesien).- Masalah mengandung tingkat kesulitan.- Keterangan pemecahannya dapat diterima.- Sering menggunakan abstraksi.- Bercirikan kecepatan.- Memerlukan pemusatan perhatian* EQ (EMOTIONAL QOUTIENT)PENGERTIAN EQ(Emotional Quotient) / kecerdasan emosi :Kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri, perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri, mengelola emosi dengan baik, dan berhubungan dengan orang lain (DANIEL GOLDMAN).Kemampuan mengerti dan mengendalikan emosi (PETER SALOVELY & JOHN MAYER).Kemampuan mengindra, memahami dan dengan efektif menerapkan kekuatan,ketajaman, emosi sebagai sumber energi, informasi, dan pengaruh (COOPER &SAWAF).Bertanggung jawab atas harga diri, kesadaran diri, kepekaan sosial, dan adaptasi sosial (SEAGEL).ASPEK EQ (SALOVELY & GOLDMAN) ADA LIMA :1. Kemampuan mengenal diri (kesadaran diri).2. Kemampuan mengelola emosi (penguasaan diri).3. Kemampuan memotivasi diri.4. Kemampuan mengendalikan emosi orang lain.5. Kemampuan berhubungan dengan orang lain (empati).PRILAKU CERDAS EMOSI :- Menghargai emosi negative orang lain.- Sabar menghadapi emosi negative orang lain.- Sadar dan menghargai emosi diri sendiri.- Emosi negative untuk membina hubungan.- Peka terhadap emosi orang lain.- Tidak bingung menghadapi emosi orang lain.- Tidak menganggap lucu emosiorang lain.- Tidak memaksa apa yang harus dirasakan.- Tidak harus membereskan emosi orang lain.- Saat emosional adalah saat mendengarkanSIFAT EQ TINGGI :- Berempati.- Mengungkapkan dan memahami perasaan.- Mengendalikan amarah.- Kemandirian.- Kemampuan menyesuaikan diri.- Disukai.- Kemampuan memecahkan masalah antar pribadi.- Ketekunan.- Kesetiakawanan.- Keramahan.- Sikap hormat.* CQ (CREATIVITY QOUTIENT)CREATIVITY / KREATIVITAS adalah potensi seseorang untukmemunculkan sesuatu yang merupakan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi serta semua bidang dalam usaha lainnyaGUIL FORD mendiskripsikan 5 ciri kreativitas :1.KELANCARAN/KEFASIHAN :Kemampuan memproduksi banyak ide.b. KELUWESAN :Kemampuan untuk mengajukan bermacam-macampendekatan jalan pemecahan masalah.c. KEASLIAN :Kemampuan untuk melahirkan gagasan yang orisinalsebagai hasil pemikiran sendiri.d. PENGURAIAN :Kemampuan menguraikan sesuatu secara terperinci.e. PERUMUSAN KEMBALI :Kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalanmelalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim.BEBERAPA CARA MEMUNCULKAN GAGASAN KREATIFITAS1.KUANTITAS GAGASANGagasan pertama sebagai cara untuk mendapatkan gagasan yang lebih baik. Pemilihan dari bernagai gagasanb. BRAINSTORMINGuntuk menambah gagasan yang telah ada, untukmendapat gagasana yang orisinilc. SINEKTIK :Membuat yang asing menjadi akrab menggunakananalogi dan metaforad. MEMFOKUSKAN TUJUAN :Membuat seolah-olah apa yang diinginkan akan terjadi besok* SQ (SPIRITUAL QOUTIENT)Spiritual Quotient yaitu sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan agama.percaya bahwa Tuhan itu ada, Maha Melihat, Maha Mendengar dan Maha. Mengetahui apa-apa yang diucapkan, diperbuat bahkan isi hati atau niat manusia.Dalambuku yang berjudul Seratus Tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, si penulisnya Michael H. Hart membuat peringkat enam teratas adalah :1)Nabi Muhammad SAW;2) Isaac Newton;3) Nabi Isa (Yesus);4) Budha (Sidharta Gautama);5) Kong Hu Chu; 6) St Paul.Hampir semua tokoh tersebut ternyata adalah tokoh-tokoh agama,pemimpin/penggerak spiritual. Jadi manusia yang menentukan arah sejarah adalah mereka yang memiliki kualitas spiritual.CIRI-CIRI SQ TINGGI• MEMILIKI PRINSIP DAN VISI YANG KUAT• PRINSIP KEBENARAN• PRINSIP KEADILAN• PRINSIP KEBAIKAN• MEMANDANG SESUATUDENGAN YANG BENAR• MAMPU MELIHAT KERSATUAN DALAM KEANEKARAGAMANCONTOH: GURU INGIN HASIL LULUSAN OPTIMAL, MAKA SEMUA YANG TERKAIT AKAN KERJA SESUAI KEPASITAS DLM TUJUAN YG SAMA• MAMPU MEMAKNAI SETIAP SISI KEHIDUPANSEMUA YANG TERJADI ADAMAKNANYA, BERBAGAI PENDERITAAN AKAN PEMPERTEBAL SQ, JIKA BERHASIL AKAN BERSYUKUR• MAMPU MENGELOLA & BERTAHAN DLM KESULITAN & PENDERITAANORANG SUKSES TELAH MELEWATI LIKU, CACIAN & UJIAN YANG BESAR* AQ (ADVERSITY QOUTIENT)Adversity Qountient adalah kemampuan / kecerdasan seseorang untuk dapatbertahan menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidupcontoh kasus :Ketika akhirnya Thomas Alva Edison (1847 – 1931) berhasil menemukan baterai yang ringan dan tahan lama, dia telahmelewati 50.000 percobaan danbekerja selama 20 tahun. Tak heran kalau ada yang bertanya, “Mr. Edison, Anda telah gagal 50.000 kali, lalu apa yang membuat Anda yakin bahwa akhirnya Anda akan berhasil ?” Secara spontan Edison langsung menjawab, “Berhasil ? Bukan hanya berhasil, saya telah mendapatkan banyak hasil. Kini saya tahu 50.000 hal yang tidak berfungsi.Paul G. Stoltz, merinci AQ:1.AQ Tingkat “Quitters” (Orang-orang yang Berhenti)langsung menyerah ketika menghadapi kesulitan hidup, tidak berikhtiar dan hanya berkeluh kesah menghadapi penderitaanb. AQ Tingkat “Campers” (Orangyang Berkemah)Awalnya giat mendaki / berusaha menghadapi kesulitanhidup, ditengah perjalanan mudah merasa cukup danmengakhiri pendakian atau usahanya. Contoh : orang yangsudah merasa cukup dengan menjadi sarjana, merasa suksesbila memiliki jabatan dan materi.c. AQ Tingkat “Climbers” (Orangyang Mendaki)seumur hidupnya mendaki mencari hakikat kehidupanmenuju kemuliaan manusia dunia dan akhirat.Analisis SWOT merupakan suatu teknik yang dapat digunakanuntuk menelaah tingkat keberhasilan pencapaian cita-cita/karier.“S” Strenght (Kekuatan), adalah sebuah potensi yang ada pada diri sendiri yang mendukung cita-cita / karier.“W” Weakness (Kelemahan), adalah seluruh kekurangan yangada pada diri sendiri dan kurangmendukung cita-cita/ karier.“O” Opportunity, (Peluang), adalah segala sesuatu yang dapat menunjangkeb erhasilan cita-cita/karier.“T” Traits (Ancaman), adalah segala sesuatu yang dapat menggagalkan rencana citacita/karier yang berasal daridiri sendiri atau lingkungan.

Dipublikasi di psht | Meninggalkan komentar

Macam-macam anak


C360_2015-12-19-17-40-13-298Status Anak Zina dalam Undang-Undang Pemerintah

Anak zina adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, sedangkan perkawinan yang diakui di indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum yang diatur oleh masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia (vide pasal 2 (1) dan (2) UU No.1/1974).

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari KUA untuk mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam sedangkan untuk mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut hukum agamanya dan kepercayaan selain islam, maka pencatatan pada Kantor Catatann Sipil (vide pasal 2 (1) dan (2) PP No.9/1975) tentang pelaksanaan UU No.1 1974 tentang perkawinan)

Jadi, jika perkawinan tidak tercatat di KUA dan Kantor Catatan Sipil, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut Hukum negara. sehingga Anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (vide pasal 43 (1) PP No.9/ 1975).

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 42 – 43 yang pada pokoknya menyatakan : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Status sebagai anak yang dilahirkan diluar pernikahan merupakan suatu masalah bagi anak luar nikah tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar nikah tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena ketidak absahan pada anak luar nikah tersebut. Konsekwensinya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak tidak sah. Sebaliknya anak itupun tidak bisa menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajibanya yang dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagai anak tidak sah. Hak anak dari kewajiban ayahnya yang merupakan hubungan keperdataan itu, biasanya bersifat material.

Anak luar nikah dapat memperoleh hubungan perdata dengan bapaknya, yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar nikah. Pasal 280 – Pasal 281 KUHPerdata menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak di luar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar nikah dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada. Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain, tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu.

Adapun prosedur pengakuan anak diluar nikah, diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan hal-hal sebagai berikut :

Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan pernikahan yang sah.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Adapun syarat-syarat dokumen yang dibutuhkan dalam Akta Pengakuan Anak, umumnya Kantor Catatan Sipil membutuhkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

Surat pernyataan pengakuan si Ayah yang diketahui oleh Ibunya si anak.

KTP dan Kartu Keluarga si Ayah dan si Ibu.

KTP dan Kartu Keluarga para saksi (minimal 2 orang dari masing-masing keluarga si Ayah dan si Ibu).

Akta kelahiran si Anak luar Nikah dan Akta kelahiran si Ayah dan si Ibu.

Dalam hal permohonan Akta pengakuan Anak Luar Nikah dilakukan melebihi 30 hari setelah tanggal pengakuan si Ayah terhadap anak, maka Catatan Sipil dapat meminta terlebih dahulu adanya penetapan Pengadilan Negeri.

Sedangkan menurut putusan MK, bahwa Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Berdasarkan uraian ini Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan ini harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

“Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPerdata berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdata. Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti Sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo 283 KUHPerdata (tentang anak zina dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdata.

Pembagian seperti tersebut dilakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, memang memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUH Perdata, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda.

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283, dihubungkan dengan Pasal 273 KUHPerdata, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalarn keadaan tertentu memberikan perkecualian, dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUHPerdata) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUHPerdata). Perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.

Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUHPerdata).

Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerdata).

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu “overspelig atau bloedsrhenning (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPerdata).

Pasal 280 KUHPerdata, yang mengatakan; bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan “ayah” (biologisnya) maupun “ibunya” pada asasnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau “ayah” dan atau “ibunya”memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada asasnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.

Kalau kita melihat prinsip seperti tersebut di atas, kita bisa menyimpulkan, bahwa hubungan hukum antara orang-tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. akan tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHPerdata, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHPerdata.

Untuk dapat menjadi seorang ahli waris KUHPerdata telah menetapkan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata untuk dapat menjadi ahli waris harus memiliki hubungan darah baik sah atau luar kawin. Dimungkinkan menjadi ahli waris melalui pemberian melalui surat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 874 KUHPerdata.

b. Berdasarkan Pasal 836 KUHPerdata Ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Namun, ketentuan ini disimpangi oleh Pasal 2 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya.

Ketentuan Pasal 832 KUHPerdata memperjelas kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Dalam hal ini, perlu diidentifikasi lebih lanjut tentang kedudukan anak-anak pewaris sebagai ahli waris. Mengingat dalam suatu pewarisan menurut KUHPerdata dikenal anak luar kawin baik yang diakui secara sah maupun tidak. KUHPerdata tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian yang jelas tentang anak luar kawin. KUHPerdata hanya memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan dan atau dibuahkan dari suatu perkawinan yang sah. Berdasarkan batasan yang diberikan oleh Pasal 250 KUHPerdata dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan anak luar kawin adalah setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

UU No. 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43, yaitu:

a. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

b. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkanPerkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Namun perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam, karena Pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Begitu pula di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bagi anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Sedangkan Pasal 250 KUHPerdata menentukan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak, anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak.

B. Kedudukan Anak Luar Kawin

Berdasarkan Pasal 280 KUHPerdata, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya.

Namun, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah.Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUHPerdata.

Sehingga kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya.

Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan :

1. Pengakuan sukarela

Pengakuan sukarela yaitu : suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan). Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata.

Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281 KUHPerdata, yaitu :

a. Dalam akta kelahiran si anak Menurut Pasal 281 ayat (1) KUHPerdata, untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin bapak atau ibunya dan atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.

b. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2). Jo Pasal 272 KUHPerdata. Pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi seorang anak sah.

c. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta oteintik seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPerdata.

d. Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari Penanggalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHPerdata.

2. Pengakuan Paksaan

Pengakuan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUHPerdata.

Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang).

Menurut KUHPerdata ahli waris yang berhak mewaris dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu :

a. Golongan I : Anak, atau keturunannya dan janda/duda, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 852, 852a, 852b, dan 515 KUHPerdata.

b. Golongan II : Orang tua (bapak/ibu), saudara-saudara atau keturunannya, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam pasal 854, 855, 856, dan 857 KUHPerdata.

c. Golongan III : Kakek dan nenek, atau leluhur dalam garis lurus terus ke atas, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 853, 858 ayat (1) KUHPerdata.

d. Golongan IV : Sanak keluarga di dalam garis menyamping sampai tingkat ke-6 yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 858 ayat (2), 861, 832 ayat (2), 862, 863, 864, 856 dan 866 KUHPerdata.

C. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Warisan untuk Anak Luar Kawin

Perjanjian-perjanjian yang dapat digunakan dan dibuat untuk menyelesaikan sengketa waris apabila terdapat anak luar kawin adalah dengan membuat:

a. Akta Pembatalan, merupakan akta yang memuat kesepakatan para ahli waris untuk membatalkan Akta Pembagian Waris yang telah pernah dibuat sebelumnya dan untuk kemudian dibuat Akta Pembagian Waris yang baru, dalam akta ini anak luar kawin yang dahulu belum masuk sebagai ahli waris, dicantumkan sebagai ahli waris dengan bagian sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang;

b. Akta Perdamaian, akta ini merupakan kesepakatan ahli waris untuk menyelesaikan sengketa waris dengan cara bermufakatan, dan membagi waris menurut undang-undang.

c. Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan, pembuatan akta ini merupakan solusi dari sengketa hak waris dalam pewarisan yang di dalamnya terdapat anak luar kawin yang dahulu pada saat pembuatan Akta Pembagian Waris tidak masuk sebagai ahli waris dan tidak memperoleh haknya. Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan, dibuat tanpa membatalkan Akta Pembagian Waris yang telah dibuat, melainkan dalam akta ini anak luar kawin tersebut membuat pernyataan bahwa ia telah melepaskan segala haknya atas harta warisan dan tidak akan menuntut ahli waris lainnya atas harta warisan. Dalam akta ini juga diperjanjikan untuk itu si anak luar kawin mendapatkan kompensasi dari ahli waris yang lain sesuai dengan kesepakatan di antara para ahli waris

Dipublikasi di pertanahan, psht | Meninggalkan komentar

Bolehkah Menyepakati Upah di Bawah Upah Minimum?


1. MenurutPasal 90 ayat (1)UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(“UU Ketenagakerjaan”)pengusahadilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, baikupah minimum (UM) berdasarkan wilayah propinsiatau kabupaten kota (yang sering disebut Upah Minimum Regional, UMR) maupun upah minimumberdasarkansektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota(Upah Minimum Sektoral, UMS).

2. Larangan tersebut, menyangkut beberapa aspek hukum, baik perdata maupun pidana, dan-bahkan- aspek hukum administrasi.
a. Dari aspek hukum pidana, kesepakatan (antarapekerja/buruh denganpengusaha) untuk membayar upah di bawah upah minimum (tanpa adanya persetujuanpenangguhan dari yang berwenang) merupakan pelanggarantindak pidanakejahatan dengan ancaman hukuman pidana penjara antara 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan/atau denda antaraRp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalamPasal 185 ayat (2) UUKetenagakerjaan.
b. Dari aspek hukum perdata, berdasarkanPasal 52 ayat (1) huruf dUUKetenagakerjaan danPasal 1320ayat 4 jo Pasal 1337Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), bahwa kesepakatan dalam suatu perjanjian, termasukperjanjian kerja, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atau dengan perkataan lain, kesepakatan (konsensus) para pihakcausa-nya harus halal,dalam arti suatucausa terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian memperjanjikan upah di bawah upah minimum (UMR/UMS) adalahnull and void, batal demi hukum (videPasal 52 ayat [3] UU Ketenagakerjaan).
c. Dari aspek hukum administrasi, berdasarkanPasal 90 ayat (2) UUKetenagakerjaan jo Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans No.Kep-231/Men/2003 dan Pasal 2 ayat (3) Permenekartrans. No. Per-01/Men/I/2006, bahwa apabila pengusaha tidak mampu membayar upah minimum dan ada-telah- kesepakatan untuk-membayar- menyimpang/kurang dari ketentuan upah minimum, maka kesepakatan tersebut (antara pekerj/buruh dengan pengusaha) harus didasarkan atas persetujuan penangguhan dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Gubernur setempat). Dengan kata lain, walau telah ada kesepakatan, apabila tidak/belum mendapat persetujuan (penangguhan) tidak dapat diterapkan.

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian, atas dasar kesepakatan saja (antara pekerja/buruh dengan pengusaha) tidak cukup sebagaidasaruntuk membayar upah menyimpang dari ketentuan upah minimum yang ditentukan. Hemat saya, upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan efisiensi dalam segala hal dengan meningkatkan produktivitas.

4. Sekedar untuk dipahami, bahwa pada prinsipnyabesaran upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur (UMR/UMS) untuk suatu periode tertentu bukanlah merupakan dasar pembayaran upah untuk seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan, akan tetapi hanyalah merupakan standar upah untukpekerja/buruh tertentu, yakni:
a. padalevel jabatan atau pekerjaan (job) terendah (videPasal 92 ayat[1] UU Ketenagakerjaan jo Pasal 1 angka 2 Kepmenaker No. Kep-49/Men/IV/2003mengenai adanya struktur dan skala upah yang berjenjang);
b. masa kerja 0 tahun atau masa kerja tahun pertama (videPasal 14 ayat[2] Permenaker Nomor Per-01/Men/1999); dan/atau
c. masih lajang (videPasal 1 angka 1 Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012)
Dengan demikian, bagi pekerja/buruh yanglevel jabatannya lebih tinggi (di atasjob yang terendah), masa kerjanya lebih dari 1 (satu) tahun, dan/atau telah mempunyai tanggungan (secara resmi), maka besaranupahnya tentu bukan lagi standard UMR/UMS, akan tetapi harus disesuaikan berdasarkanstruktur dan skala upah (videPasal 1 angka 2 dan 3 Kepmenaker No. Kep-49/Men/IV/2003)

Dipublikasi di psht

Azas legalitas


Analisis Asas Legalitas
ASAS LEGALITAS
1. arti dan makna asas legalitas
Asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas (the principle of legality) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (deliuk/ tindak pidana ) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu.
Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung 3 pokok pengertian.yakni :
1. tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya / terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan operbuatan
2. untuk menentukan adanya perestiwa pidana (delik m/ tindak pidana ) tidak boleh menggunakan analogi.
3. peraturan-peraturan hukum pidana / perundang-undangan tidak boleh berlaku surut.
2. tujuan asas legalitas
Menurut muladi asas legalitas di adakan bukan karena tanpa alasan tertentu. Asas legalitas di adakan bertujuan untuk :
a. memperkuat adanya kepastian hukum.
b. menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa.
c. mengefektifkan deterent function dari sanksi pidana.
d. mencegah penyalah gunaan kekuasaan. Serta
e. memperkokoh penerapan “the rule of law”.
Penerapan asas legalitas bervariasi dan berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Tergantung apakah negara tersebut menganut sistem pemerintahan demokratis, seperti negara kita ini ataukah menganut sistem tirani. Selain itu hal itu juga akan bergantung pada sistem hukum yang dianut suatu negara. Apakah negara tersebut menggunakan sistem hukum eropa kontinental atau menggunakan sistem hukum anglo saxon.
3. pengecualian asas legalitas
Asas legalitas (pasal 1 ayat (1) KUHP ini ) memiliki pengecualian khusus mengenai keberadaannya.yaitu di atur dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP yang mana pasal tersebut berbunyi seperti ini “jika terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka / terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Dari ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP ini sebagai pengecualian yakni memperlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi terdakwa. Menurut jonkers pengertian menguntungkan disini bukan saja teehadap pidana dari perbuatan tersebut,tetapi juga mencakup penuntutan bagi si terdakwa.
Ada bermacam-macam teori yang menyangkut masalah perubahan peraturan perundanga-undangan yang di maksud dalam hal ini. Yakni sebagai berikut :
1. teori formil yang di pelopori oleh Simons, berpendapat bahwa perubahan UU baru terjadi bilamana redaksi undang-undang pidana tersebut berubah. Perubahan undang-undang lain selain selain dari uu pidana walaupun berhubungan dengan uu pidana bukanlah perubahan undang-undang yang di maksud dalam pasal 1 ayat (2) ini.
2. teori material terbatas yang dipelopori oleh Van Geuns berpendapat antara lain bahwa perubahan UU yang di maksud harus diartikan perubahan keyakinan hukum dari pembuat undang-undang.perubahan karena zaman atau karena keadaan tidak dapat di anggap sebagai perubahan dalam UU pidana.
3. teori material tak terbatas yang merujuk pada putusan Hoge Raad tanggal 5 desember 1921 mengemukakan bahwa perubahan undang-undang adalah meliputi semua undang-undang dalam arti luas dan perubahan undang-undang yang meliputi perasaan hukum pembuat undang-undang maupun perubahan yang dikarenakan oleh perubahan jaman (keadaan karena waktu tertentu)

Sampingan | Posted on by | Meninggalkan komentar

surat dibawah tangan sebagai dasar penerbitan sertipikat hak milik atas tanah.


Surat Di Bawah Tangan Sebagai Dasar
Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah
Oleh : Andi Sufiarma, S.H., M.H.
Pokok-pokok pikiran yang tercantum di dalam Pasal 33
menekankan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha
Esa kepada seluruh rakyat Indonesia, merupakan pokok-pokok
kemakmuran rakyat yang dikuasai oleh Negara dan ditujukan
untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Indonesia. Bertitik tolak dari pasal tersebut di atas, maka
jelaslah bahwa negara dianggap bukan sebagai pemilik tanah
dalam suatu wilayah negara, tetapi kewenangan negara untuk
menguasai tanah tersebut semata-mata kepentingan
masyarakat banyak.
Upaya pemerintah untuk memberikan suatu bentuk jaminan
akan adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi
seseorang adalah dengan dilakukannya suatu pendaftaran hak
atas tanah yang tertuang dalam Pasal 19 Undang-undang
Pokok Agraria. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan
pendaftaran tanah sebagaimana maksud Pasal 19 ayat (1)
Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), maka Pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961).
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut
membuka sejarah baru dalam hukum agraria. Sebab, untuk
pertama kali Indonesia mempunyai suatu lembaga yang
secara khusus mengatur tentang pelaksanaan pendaftaran
tanah (Parlindungan, 1990:1). Namun lebih kurang 36 tahun
setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961 ternyata upaya pemerintah dalam memberikan jaminan
kepastian hukum atas tanah belum optimal, sehingga
pemerintah merasa perlu untuk menyempurnakan dan
menggantikan dengan suatu peraturan baru sehingga
eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sudah
direvisi atau dilakukan pengkajian ulang dari persoalan yang
sangat mendasar.
Upaya dari perubahan tersebut dilakukan Pemerintah dengan
dikeluarkannya suatu peraturan baru yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berlaku tgl 8 Oktober
1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah No.
24 Tahun 1997 merupakan realisasi Pemerintah dalam
melakukan penyederhanaan pola pendaftaran tanah di
Indonesia. Tujuan pembentukan Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 adalah :
1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan
rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar mudah
dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang
bersangkutan
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak yang
berkepentingan agar mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum
3. Untuk menyelenggarakan catur tertib pertanahan.
Dalam peraturan pemerintah tersebut ditentukan bahwa
pendaftaran tanah diselenggarakan untuk memberikan
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan bahwa
sistem publikasinya adalah negatif tetapi mengandung unsur
positif. Pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 ini menggunakan 2 sistem yaitu :
1. Sistem sistematik yang meliputi wilayah satu desa atau
kelurahan yang dilakukan atas prakarsa pemerintah.
2. Sistem sporadik yaitu pendaftaran mengenai bidang-
bidang tanah atas permintaan pemegang hak yang
bersangkutan baik secara individual maupun massal.
Daya pembuktian sertifikat tidak bisa dilepaskan dari
kewenangan Pejabat Tata usaha Negara, yakni Kepala Badan
Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan yang telah
menempatkan tanda tanganya pada sertifikat yang tentunya
dapat dipercaya oleh orang yang namanya tercantum dalam
sertifikat tersebut. Di dalam daya pembuktian terdapat daya
pembuktian formal dan daya pembuktian materil. Daya
pembuktian materil, isi keterangan berlaku sebagai kebenaran
buat siapapun dan orang yang namanya tercantum dalam
sertifikat untuk kemanfaatannya, untuk keperluan siapa
keterangan itu diberikan. Sedangkan daya pembuktian formil
Kepala Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan
menerangkan apa yang berada di atas tanda tangannya dan
orang yang tercantum dalam sertifikat benar-benar
pemiliknya.
Kekuatan pembuktian sertifikat tidak lepas dari alas hak untuk
penerbitan sertifikat tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, salah satu
alas hak yang diperkenankan selain akta autentik adalah surat
di bawah tangan. Diperkenankannya surat di bawah tangan
sebagai alas hak dalam penerbitan sertifikat saat ini banyak
dilakukan untuk pendaftaran tanah pertama kali (bagi tanah-
tanah yang belum terdaftar).
Dalam kenyataan yang ada, tidak jarang alas hak berupa
surat di bawah tangan ini menimbulkan masalah di kemudian
hari. Salah satunya adalah munculnya dua pihak yang
mengaku sebagai pemilik atas tanah yang telah didaftarkan
tersebut. Bahkan tidak jarang terjadi dalam proyek yang
dilakukan oleh kantor pertanahan, 1 (satu) bidang tanah
dikuasai oleh dua orang yang berbeda dengan alas hak yang
berbeda tetapi ditandatangani oleh Kepala Kelurahan/Kepala
Desa yang sama sehingga proses penerbitan menjadi
terhambat. Dari uraian di atas terlihat bahwa surat di bawah
tangan sebagai alas hak dalam penerbitan sertifikat
khususnya sertifikat hak milik tidak lepas dari berbagai
masalah .
Pendaftaran tanah pada hakikatnya bertujuan untuk
memberikan kepastian hak kepada pemilik tanah. Terbitnya
sertifikat merupakan pemberi rasa aman kepada pemilik tanah
akan haknya pada tanah tersebut. Dalam rangka memberikan
kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah maka
sertifikat tanah berfungsi sebagai pembuktian yang kuat.
Sertifikat tanah merupakan tanda bukti yang berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data
yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data tersebut
sesuai dengan data yang terdapat di dalam surat ukur dan
buku tanah yang bersangkutan.
Salah satu masalah yang berkaitan erat dengan kepastian
hukum dalam pendaftaran tanah adalah masalah pembuktian.
Dalam pendaftaran tanah dikenal 2 (dua) pendaftaran hak
yaitu :
a. Hak atas tanah baru. Pembuktian hak atas tanah baru
dilakukan dengan :
1. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang
berwenangmemberikan hak yang bersangkutan menurut
ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak berasal dari
tnah negara atau tanah hak pengelolaan;
2. Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak oleh
pemegang hak milik kepada penerima hak yang
bersangkutan untuk hak guna bangunan dan hak pakai
atas tanah hak milik;
3. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian
hak oleh pejabat yang berwenang;
4. Tanah wakaf yang dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
5. Hak milik atas satuan rumah susun yang dibuktikan
dengan akta pemisahan;
6. Pemberian Hak Tanggungan dibuktikan dengan akta
pemberian Hak Tanggungan.
b. Pembuktian hak lama berdasarkan Pasal 24 PP No. 24
Tahun 1997 yaitu :
1. Untuk keperluan pendaftaran tanah, hak atas tanah yang
berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat
bukti menganai adanya hak tersebut berupa alat bukti
tertulis, keterangan sanksi dan atau pernyataan yang
bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup
untuk mendaftar hak, pemegang hak dan pihak lain yang
membebaninya.
2. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap
alat pembuktian maka pembuktian dapat dilakukan
berdasarkan pentaanya penguasaan fisik tanah yang
bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-
turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-
pendahulunya.
Dalam Pasal 60 PP No. 24 Tahun 1997 terdapat beberapa alat
bukti tertulis yang dapat digunakan bagi pendaftaran hak-hak
lama dan merupakan dokumen yang lengkap untuk
kepentingan pendaftaran tanah adalah grosse akta hak
eigendom, surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan
berdasarkan peraturan swapraja yang bersangkutan, sertifikat
hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri No.
9 Tahun 1959, surat keputusan pemberian hak milik dari
pejabat yang berwenang baik sebelum atau sejak berlakunya
UUPA, petuk Pajak Bumi sebelum berlakunya PP No, 10 Tahun
1961, akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan
yang dibubuhi kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/
Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya PP No. 24 Tahun
1997 dengan disertai alas hak yang dialihkan, akta
pemindahan hak yang dibuat oleh PPAT, akta ikrar wakaf,
risalah lelah yang dibuat oleh Pejabat Lelang, surat
penunjukan atau pembelian kaveling tanah yang diambil
pemerintah, surat keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai
alas hak yang dialihkan.
Dari beberapa alat bukti lama yang dapat digunakan untuk
melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan
PP No. 24 Tahun 1997 penulis melihat ada 2 alat bukti yang
perlu mendapatkan perhatian, yaitu :
1. Alat Bukti Kesaksian
Pembuktian dengan saksi dalam hukum pertanahan
dipergunakan sebagai bukti kepemilikan sebidang tanah
berupa bukti tertulis yang dimaksud di atas tidak lengkap atau
tidak ada, maka pembuktian hak dapat dilakukan dengan
pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dipercaya
dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan
msyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan
keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua
baik dalam kekerabatan ke atas maupun ke samping.
Tujuan pendaftaran tanah pada hakikatnya adalah untuk
memberikan jaminan kepastian hukum yang bermuara pada
perlindungan hukum pemegang hak atas tanah. Dengan
demikian, sertifikat tanah merupakan alat bukti yang sangat
penting bagi subjek hukum atas tanah sehingga sangat naif
sekali jika PP No. 24 Tahun 1997 mensyaratkan alat bukti
saksi dalam melakukan proses penerbitan tanah karena
menurut penulis alat bukti saksi memiliki bobot yang sangat
ringan dan rentan terhadap risiko kekeliruan. Jika sebuah
peristiwa telah terjadi dalam waktu yang lama maka tidak
jarang terjadi bahwa apa yang terjadi tidak dapat diingat
secara keseluruhan.
Untuk memberi kesaksian terhadap peristiwa yang telah lama
bukanlah hal yang mudah. Pada umumnya pada waktu
penangkapan kejadian, pihak saksi tidak mengarahkan
tindakannya untuk menjadi saksi di kemudian hari sehingga
pengamatannya pada saat kejadian dapat saja tidak teliti.
Penangkapan sebuah peristiwa dan kemudian mengolahnya
serta aklhirnya menuturkannya sebagai kesaksian merupakan
proses yang dapat mengaburkan kebenaran di kemudian hari.
2. Alat Bukti Di Bawah Tangan
Dalam teori hukum dikenal 2 (dua) jenis akta yaitu akta
otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik diatur dalam
Pasal 165 HIR, Pasal 1868 BW dan Pasal 285 Rbg. Akta
otentik berdasarkan pasal-pasal dalam bebrapa peraturan ini
memiliki kekuatan bukti yang sempurna bagi kedua belah
pihak, ahli warisnya dan orang-orangyang mendapat hak
darinya.
Alat bukti di bawah tangan tidak diatur dalam HIR namun
diatur dalam S 1867 No. 29 untuk Jawa dan Madura dan
Pasal 286 sampai Pasal 305 Rbg. Akta di bawah tangan
diakui dalam KUHPerdata. Dalam Pasal 1320 telah ditentukan
syarat sahnya perjanjian. Dilihat dari 4 syarat sah yang
dimaksud maka dapat ditafsirkan bahwa suatu akta yang
tidak dibuat oleh dan dihadapan PPAT adalah tetap sah
sepanjang para pihak telah sepakat dan memenuhi unsur-
unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Fungsi akta ada 2 yaitu
fungsi formal yang menentukan lengkapnya (bukan untuk
sahnya) dan fungsi akta sebagai alat bukti di kemudian hari.
Kekuatan pembuktian antara akta otentik dengan akta di
bawah tangan memiliki perbedaan. Dilihat dari kekuatan
pembuktian lahir di mana sebuah akta autentik ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang maka beban pembuktian
diserahkan kepada yang mempersoalkan keuatentikannya.
Sedangkan untuk akta di bawah tangan maka secara lahir
akta tersebut sangat berkait dengan tanda tangan. Jika tanda
tangan diakui maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna. Kekuatan yang dimiliki oleh tanda
tangan bukan kekuatan pembuktian lahir yang kuat karena
terdapat kemungkinan untuk disangkal.
Kekuatan pembuktian formal pada akta otentik memiliki
kepastian hukum karena pejabatlah yang menerangkan
kebenaran dari apa yang dilihat, didengar dan dilakukan
pejabat, sedangkan untuk akta di bawah tangan maka
pengakuan dari pihak yang bertanda tangan menjadi kekuatan
pembuktian secara formal.
Sehubungan dengan keabsahan surat di bawah tangan maka
peneliti meninjau dari dua hal :
1) Secara umum, di Indonesia terdapat beberapa yurisprudensi
yang menegaskan bahwa transaksi yang tidak dilakukan di
depan pejabat yang berwenang merupakan transaksi yang
tidak sah menurut hukum sehingga para pihak tidak perlu
mendapat perlindungan hukum. Yurisprudensi yang dimaksud
antara lain Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 598 K/Sip/1971 tertanggal 18 Desember 1971,
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
601.K/Sip/1972 tertanggal 14 Maret 1973, Keputusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 393 K/Sip/1973
tertanggal 11 Juli 1973.
2) Secara khusus dalam aturan-aturn tentang pendaftaran
tanah
Dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3
Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
adalah :
a. Akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar
pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah :
1. Akta Jual Beli
2. Akta Tukar Menukar
3. Akta Hibah
4. Akta Pemasukan ke Dalam Perusahaan
5. Akta Pembagian Hak Bersama
6. Akta Pemberian Hak Tanggungan
7. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Milik
8. Akta Pemberian Hak Pakai atas Tanah Hak Milik
b. Selain itu, akta-akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1
PPAT juga membuat surat kuasa membebankan hak
tanggungan yang merupakan akta pemberian kuasa yang
dipergunakan dalam pembuatan akta pemberian hak
tanggungan.
Ketentuan di atas berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 24
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Dari aturan dalam
Peraturan Menteri Negara tersebut dapat dilihat adanya
keharusan untuk melakukan segala perbuatan hukum yang
berkenaan dengan tanmah harus dibuat oleh dan di hadapan
pejabat pembuat akta tanah. Ketentuan ini bersifat mengikat
dan mengandung konsekuensi hukum bahwa suatu transaksi
dengan objek berupa tanah apabila dilaksanakan di bawah
tangan, terancam batal, sebab bertentangan dengan peraturan
yang mengharuskan setiap transaksi dibuat oleh dan di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Dalam hukum, berlaku asas aturan yang lebih tinggi
mengesampingkan yang lebih rendah. Jika berdasarkan asas
ini maka izin untuk menggunakan akta di bawah tangan untuk
digunakan sebagai alas hak dalam penerbitan sertifikat dapat
dibenarkan. Namun, dissinkronisasi antara PP No. 24 Tahun
1997 dengan Keputusan Menteri Negara Agraria berimplikasi
pada ketidakpastian bagi masyarakat. Multiinterpretasi dapat
terjadi dengan adanya perbedaan antara keduanya.
Dis-sinkronisasi antara kedua peraturan tersebut berimplikasi
pula pada kinerja Badan Pertanahan dalam upaya mewujudkan
tertib pertanahan di Indonesia. Kesimpangsiuran dalam
melakukan interpretasi dapat menimbulkan keraguan pada
kewibawaan Badan Pertanahan sebagai instansi yang
berwenang untuk melakukan pengaturan atas tanah yang ada.
Hal ini merupakan satu penyimpangan terhadap upaya
mewujudkan tujuan hukum sekaligus merupakan pemicu
kerusakan sistem hukum yang ada
Terwujudnya kepatian hukum dalam pendaftaran tanah tidak
lepas dari faktor kekurangan dalam substansi aturan
pertanahan, dissinkonisasi peraturan yang ada. Secara
normatif, kepastian hukum memerlukan tersedianya perangkat
aturan perundang-undangan yang secara operasional mampu
mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadan
peraturan-peraturan itu dilaksanakan secara konsisten dan
konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.
Tujuan hukum bukan hanya keadilan tetapi juga kepastian
hukum dan kemanfaatan. Pemenuhan keadilan dalam suatu
peraturan perundang-undangan belum cukup karena masih
memerlukan syarat kepastian hukum. Kepastian hukum akan
tercapai bila suatu peraturan dirumuskan secara jelas
sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda
serta tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang ada,
baik secara vertikal maupun horizontal. Mewujudkan sistem
hukum yang baik akan mejadi sebuah hal yang sulit jika
substansi aturan yang mendasarinya pun terdapat
kesimpangsiuran akibat ketidaksinkronan aturan yang ada.
Salah satu pihak yang sangat berperan dalam pembuatan
akta otentik adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pejabat
Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum di mana
dalam pelaksanaan tugasnya berkewajiban untuk
mendaftarkan segala akta yang dibuatnya pada kantor
pertanahan sejak penandatanganan. Pejabat Pembuat Akta
Tanah sangat membantu Kepala Kantor Pertanahan untuk
mencapai tertib pertanahan.
Data fisik dan data yuridis yang dilaporkan secara bulanan
oleh PPAT mendukung upaya pemerintah untuk mneyediakan
informasi kepada masyarakat. Hal inilah yang membedakan
antara akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT dengan
akta di bawah tangan. Kontrol terhadap kebenaran alat bukti
di bawah tangan sangat rentan dengan kekeliruan sedangkan
untuk akta autentik, pihak BPN dapat lebih menjamin
kebenaran data fisik dan yuridis yang dinyatakan di dalamnya.
Menurut pendapat penulis, berbicara tentang keabsahan surat
di bawah tangan sangat berkaitan dengan masalah kekuatan
hukum dari surat di bawah tangan. Berdasarkan doktrin dan
yurisprudensi yang ada, surat di bawah tangan tidak memiliki
kekuatan hukum. Namun demikian, surat di bawah tangan
tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti, dan hal ini tentu saja
terkait dengan masalah tanda tangan dan kesaksian dalam
surat tersebut.
Keberadaan surat di bawah tangan sebagai dasar dalam
penerbitan Sertifikat Hak Milik tetap diakui dalam peraturan-
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
meskipun surat di bawah tangan tidak memiliki kekuatan
hukum. Untuk dapat dijadikan sebagai alas hak dalam
penerbitan Sertifikat Hak Milik dan dapat memiliki kekuatan
pembuktian maka surat di bawah tangan tersebut harus
memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditentukan dalam
Pasal 24 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 yang menetapkan
bahwa dalam hal tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-
alat pembuktian yang berdasarkan pembuktian, pembukuan
hak dapat dilakukan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah
yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara
berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dari pendahulu-
pendahulunya dengan syarat:
1. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan
secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang
berhak atas tanah serta diperkuat oleh Kesaksian oleh
orang yang dapat dipercaya.
2. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama
pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat
hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau
pihak lainnya.
3. Keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi
yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya
sebagai orang tertua adat setempat dan atau penduduk
yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan
letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyau
hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai
derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun
horizontal.
4. Kesaksian dari Kepala Kelurajan/Kepala Desa.Surat
pernyataan penguasaan secara fisik yang dibuatkan oleh
pemohon pendaftaran tanah antara lain berisi :
dan digunakan sendiri oleh pihak yang
mengaku atau secara nyata tidak dikuasai
tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau
bagi hasil atau dengan bentuk hubungan
perdata lainnya.
Bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan
sengketa.
memalsukan isi surat pernyataan, bersedia
dituntut di muka hakim secara pidana
maupun perdata karena memberikan
keterangan palsu.
Jadi, jika seluruh syarat bagi sebuah surat di bawah tangan
telah dipenuhi untuk dapat dijadikan dasar dalam penerbitan
sertifikat hak milik berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 24
tahun 1997 adalah maka surat di bawah tangan tersebut
dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan sertifikat dan
memiliki kekuatan pembuktian.
Dalam kenyataan yang ditemukan oleh peneliti, meskipun
persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997 telah dipenuhi, akan tetapi banyak
persoalan yang tetap timbul sehubungan dengan penggunaan
surat di bawah tangan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak
Milik. Beberapa persoalan yang pada Kantor Pertanahan
adalah sebagai berikut :
1. Dalam proses pendaftaran tanah secara massal, pihak
Kantor Lurah atau kantor Desa biasanya membantu
mengkoordinir pelaksanaan di lapangan termasuk dalam
hal pembuatan surat-surat tanah bagi masyarakat yang
belum memiliki surat tanah. Oleh karena waktu yang
singkat dengan jumlah pemohon yang banyak maka pihak
Kantor Kelurahan atau Kantor Desa hanya sekedar
menandatangani tanpa mempelajari kebenaran surat tanah
yang diajukan, bahkan untuk seluruh masyarakat, surat
tanah mereka ditandatangi saksi yang sama yaitu 2 (dua)
orang dari aparat desa atau kelurahan. Kebenaran surat
tanah ini menjadi sulit untuk dijamin karena proses yang
cepat dan tidak teliti.
2. Masih sehubungan dengan proses pembuatan surat tanah
di Kantor Kelurahan atau Desa, pada saat sebuah surat
tanah menjadi perkara di Pengadilan, Kepala Kelurahan
atau kepala Desa yang menandatangani sering
menggunakan dalih bahwa merka tidak mengetahui
riwayat tanah tersebut karena mereka adalah kepala
Kelurahan atau Kepala Desa yang baru menjabat selama 3
(tiga) bulan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa jaminan
kepastian hukum atas tanah dengan alas hak di bawah
tangan tersebut tidak ada, karena Pejabat yang
menandatanganinya beserta para aparatnya yang turut
bersaksi dalam surat ternyata tidak mengetahui riwayat
tanah yang mereka persaksikan.
3. Kondisi selanjutnya yang terjadi di kantor Keluruhan atau
kantor Desa adalah tidak ada buku tanah desa yang
menjadi catatan atau pengadministrasian terhadap setiap
peralihan tanah yang terjadi shingga sangat wajar, jika
kepala desa atau kepala kelurahan yang baru tidak
mengetahui riwayat tanah yang sebenarnya.
4. Kondisi fatal yang terjadi pula sehubungan dengan
pembuatan surat tanah oleh pihak Kantor Kelurahan atau
Kantor desa adalah seringnya muncul 2 (dua) surat tanah
yang berbeda untuk tanah yang sama namun
ditandatangani oleh Kepala Desa yang sama.
Dari uraian di atas dihubungkan dengan keberadaan surat di
bawah tangan sebagai salah satu pembuktian hak lama maka
alas hak dalam penerbitan sertifikat pada pendafataran tanah
berupa surat di bawah tangan dapat menimbulkan
ketidakpastian bagi pemegang hak. Munculnya beragam
interpretasi tentang keabsahan sebuah surat di bawah tangan
yang menyebabkan lahirnya Putusan Hakim yang berbeda-
beda merupakan salah satu bukti bahwa peralihan dengan
menggunakan surat di bawah tangan yang dijadikan sebagai
alas hak dalam pendaftaran tanah tidak memberikan jaminan
kepastian hukum bagi para pemilik tanah.
Kondisi-kondisi di atas tentu saja akan sangat menyulitkan
masyarakat ketika suatu saat ada pihak lain yang mengklaim
tanah yang mereka miliki. Keadaan lain yang terjadi adalah
beberapa anggota masyarakat ternyata telah kehilangan tanah
mereka tanpa mereka ketahui dan pada saat mereka
mengajukan upaya penyelesaian, ternyata mereka tidak
memiliki daya apa-apa karena surat tanah yang mereka miliki
harus gugur karena pihak lain memiliki bukti berupa akta
autentik.
Mencermati uraian-uraian di atas sehubungan dengan
penggunaan surat di bawah tangan sebagai dasar penerbitan
sertfikat hak milik, penulis berpendapat bahwa surat di bawah
tangan tidak memiliki kekuatan hukum namun tetap dapat
digunakan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik
sepanjang data yang diterangkan di dalamnya mengandung
kebenaran dan diketahui oleh minimal 2 (dua) orang saksi
bersama Kepala Kelurahan atau Kepala Desa sebagai pihak
yang dianggap mengetahui riwayat tanah pada Kelurahan atau
desa tempat mereka menjabat. Namun demikian, surat di
bawah tangan ini tidak bisa memberikan jaminan kepastian
hukum kepada para pemegang sertifikat karena dalam
kenyataannya di Pengadilan, para hakim memiliki interpretasi
yang berbeda mengenai keabsahan surat di bawah tangan.
Untuk mengantisipasi munculnya masalah dalam penggunaan
surat di bawa tangan sebagai dasar penerbitan sertifikat,
maka dalam proses pembuatan surat tanah di bawah tangan,
seluruh pihak yang terkait seharusnya mengutamakan
ketelitian dan kecermatan serta kehati-hatian agar tidak
menyebabkan ketidakpastian bagi para pemilik sertifikat
ataupuyn pemilik tanah yang sebenarnya (jika ternyata
sertifikat diterbitkan kepada pihak yang tidak berhak).

Dipublikasi di psht | Meninggalkan komentar

Alat bukti hukun perdata


Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang
ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu. Alat bukti
disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam
tahap pembuktian. Pembuktian adalah upaya yang
dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan
dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat
meyakinkan hakim yang memeriksa perkara.
Yang harus dibuktikan dalam sidang adalah segala sesuatu
yang didalilkan disangkal atau dibantah oleh pihak lawan.
Yang tidak perlu dibuktikan adalah segala sesuatu yang
diakui, dibenarkan, tidak dibantah pihak lawan, segala
sesuatu yang dilihat oleh hakim, dan segala sesuatu yang
merupakan kebenaran yang bersifat umum.
Alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk
pembuktian adalah sebagai berikut.
1. Bukti surat.
2. Bukti saksi.
3. Persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.
BUKTI SURAT
Bukti surat adalah bukti yang berupa tulisan yang berisi
keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal
tertentu. Dalam hukum acara perdata dikenal 3 (tiga)
macam surat sebagai berikut.
Pertama, Surat biasa , yaitu surat yang dibuat tidak dengan
maksud untuk dijadikan alat bukti. Seandainya surat biasa
dijadikan bukti maka hanya suatu kebetulan saja. Yang
termasuk surat biasa adalah surat cinta, surat-surat yang
berhubungan dengan korespondensi, dan lain-lain.
Kedua , Akta otentik , yaitu akta yang dibuat oleh atau di
hadapan pejabat yang berwenang. Akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dapat
dibuktikan lain. Akta otentik misalnya Kutipan Akta Nikah,
Akta Kelahiran, Akta Cerai, dan lain-lain.
Ketiga , Akta di bawah tangan, yaitu akta yang tidak dibuat
oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Kekuatan
pembuktian akta di bawah tangan mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna apabila isi dan tanda tangan
diakui oleh para pihak, apabila isi dan tanda tangan yang
ada tidak diakui maka pihak yang mengajukan bukti harus
menambah dengan bukti lain misalnya saksi.
Dalam praktik beracara di pengadilan bukti surat yang akan
digunakan sebagai bukti di persidangan di foto copy lalu
dibubuhi meterai yang cukup dan dilegalisasi di Kantor Pos
kemudian didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan untuk
dilegalisasi dan baru dapat diajukan ke sidang pengadilan
kepada majelis hakim dan dicocokkan dengan aslinya jika
sesuai dengan aslinya maka dapat digunakan sebagai bukti
yang sah. Apabila ternyata tidak cocok dengan aslinya atau
tidak ada aslinya maka tidak mempunyai kekuatan
pembuktian sama sekali. Para pihak yang berperkara berhak
untuk minta diperlihatkan bukti surat kepadanya.
BUKTI SAKSI
Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui,
dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Saksi biasanya
dengan sengaja diminta sebagai saksi untuk menyaksikan
suatu peristiwa dan ada pula saksi yang kebetulan dan
tidak sengaja menyaksikan suatu peristiwa.
Syarat-syarat saksi yang diajukan dalam pemeriksaan
persidangan adalah sebagai berikut.
– Saksi sebelum memberikan keterangan disumpah menurut
agamanya.
– Yang dapat diterangkan saksi adalah apa yang dilihat,
didengar,
diketahui, dan dialami sendiri.
– Kesaksian harus diberikan di depan persidangan dan
diucapkan secara pribadi.
– Saksi harus dapat menerangkan sebab-sebab sampai
dapat memberikan keterangan.
– Saksi tidak dapat memberikan keterangan yang berupa
pendapat, kesimpulan, dan perkiraan dari saksi.
– Kesaksian dari orang lain bukan merupakan alat bukti
( testimonium de auditu).
– Keterangan satu orang saksi saja bukan merupakan alat
bukti ( unus testis nullus testis). Satu saksi harus didukung
dengan alat bukti lain.
Yang tidak dapat dijadikan saksi adalah sebagai berikut.
– Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut
keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
– Suami atau istri salah satu pihak meskipun telah bercerai.
– Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar
bahwa mereka telah berumur 15 (lima belas) tahun.
– Orang gila walaupun kadang-kadang ingatannya terang.
Keluarga sedarah dan keluarga semenda dapat didengar
keterangannya dan tidak boleh ditolak dalam perkara-
perkara mengenai kedudukan perdata antara kedua belah
pihak.
Anak-anak yang belum dewasa dan orang gila dapat
didengar keterangannya tanpa disumpah. Keterangan
mereka hanya dipakai sebagai penjelasan saja.
Saksi yang boleh mengundurkan diri untuk memberikan
keterangan sebagai saksi adalah sebagai berikut.
– Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki
dan ipar perempuan dari salah satu pihak.
– Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dari
saudara laki-laki dan perempuan, serta suami atau istri
salah satu pihak.
– Orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya yang
diwajibkan untuk menyimpan rahasia.
PERSANGKAAN
Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-
undang atau majelis hakim terhadap suatu peristiwa yang
terang, nyata, ke arah peristiwa yang belum terang
kenyataannya. Dengan kata lain persangkaan adalah
kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang sudah
terbukti ke arah peristiwa yang belum terbukti.
Persangkaan dapat dibagi menjadi dua macam
sebagaimana berikut.
a. Persangkaan Undang-Undang
Persangkaan undang-undang adalah suatu peristiwa yang
oleh undang-undang disimpulkan terbuktinya peristiwa lain.
Misalnya dalam hal pembayaran sewa maka dengan adanya
bukti pembayaran selama tiga kali berturut-turut
membuktikan bahwa angsuran sebelumnya telah dibayar.
b. Persangkaan Hakim
Yaitu suatu peristiwa yang oleh hakim disimpulkan
membuktikan peristiwa lain. Misalnya perkara perceraian
yang diajukan dengan alasan perselisihan yang terus
menerus. Alasan ini dibantah tergugat dan penggugat tidak
dapat membuktikannya. Penggugat hanya mengajukan saksi
yang menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat
telah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri
selama bertahun-tahun. Dari keterangan saksi hakim
menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan terus
menerus karena tidak mungkin keduanya dalam keadaan
rukun hidup berpisah dan hidup sendiri-sendiri selama
bertahun-tahun.
PENGAKUAN
Pengakuan terhadap suatu peristiwa yang didalilkan
dianggap telah terbukti adanya peristiwa yang didalilkan
tersebut. Pengakuan ada dua macam sebagai berikut.
a. Pengakuan di depan sidang .
Pengakuan di depan sidang adalah pengakuan yang
diberikan oleh salah satu pihak dengan membenarkan/
mengakui seluruhnya atau sebagian saja. Pengakuan di
depan sidang merupakan pembuktian yang sempurna.
Pengakuan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali
kecuali pengakuan yang diberikan terdapat suatu kekhilafan
mengenai hal-hal yang terjadi. Pengakuan dapat berupa
pengakuan lisan dan tertulis, pengakuan dalam jawaban
dipersamakan pengakuan lisan di depan persidangan.
b. Pengakuan di luar sidang .
Pengakuan di luar baik secara tertulis maupun lisan
kekuatan pembuktiannya bebas tergantung pada penilaian
hakim yang memeriksa. Pengakuan di luar sidang secara
tertulis tidak perlu pembuktian tentang pengakuannya.
Pengakuan di luar sidang secara lisan memerlukan
pembuktian atas pengakuan tersebut.
S U M P A H
Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi
dan dengan bersaksi kepada Tuhan oleh salah satu pihak
yang berperkara bahwa apa yang dikatakan itu benar.
Apabila sumpah diucapkan maka hakim tidak boleh
meminta bukti tambahan kepada para pihak.
Sumpah terdiri dari:
a. Sumpah promissoir
Sumpah promissoir yaitu sumpah yang isinya berjanji untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
b. Sumpah confirmatoir
Sumpah confirmatoir yaitu sumpah yang berisi keterangan
untuk meneguhkan sesuatu yang benar.
Sumpah confirmatoir terdiri dari:
– Sumpah supletoir
Sumpah supletoir atau sumpah pelengkap atau sumpah
penambah yaitu sumpah yang dibebankan oleh hakim
kepada para pihak untuk melengkapi dan menambah
pembuktian. Sumpah pelengkap harus ada bukti terlebih
dahulu namun bukti belum lengkap sedangkan untuk
mendapatkan bukti lain tidak mungkin. Sumpah pelengkap
dibebankan kepada para pihak oleh hakim karena
jabatannya.
– Sumpah decisoir
Sumpah decisoir atau sumpah pemutus adalah sumpah
yang dibebankan oleh salah satu pihak kepada pihak
lawannya. Sumpah pemutus dimohonkan kepada majelis
hakim oleh salah satu pihak agar pihak lawan mengangkat
sumpah. Sumpah pemutus dikabulkan hakim apabila tidak
ada alat bukti sama sekali. Sumpah pemutus dapat
dikembalikan kepada pihak lain yang meminta apabila
mengenai perkara timbal balik. Apabila salah satu pihak
berani mengangkat sumpah maka pihak yang mengangkat
sumpah perkaranya dimenangkan.
– Sumpah aestimatoir
Sumpah asstimatoir yaitu sumpah yang dibebankan hakim
kepada penggugat untuk menentukan jumlah kerugian.

Dipublikasi di psht | Meninggalkan komentar

legalisasi dan waarmek surat perjanjian dibawah tangan


Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tunduk padaUndang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notarissebagaimana telah diubah denganUndang-Undang No. 2 Tahun 2014(“UU Jabatan Notaris”) dan UU terkait lainnya.DalamPasal 15 ayat (2) huruf a UU Jabatan Notaris, Notaris, dalam jabatannya, berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan, dengan mendaftar dalam buku khusus. Ketentuan ini, merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan, yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan, atau oleh para pihak, di atas kertas yang bermaterai cukup, dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus, yang disediakan oleh Notaris. Ringkasnya, poin dari legalisasi ini adalah, para pihak membuat suratnya, dibawa ke Notaris, lalu menandatanganinya di hadapan Notaris, kemudian dicatatkan dalam Buku Legalisasi. Tanggal pada saat penandatanganan dihadapan Notaris itulah, sebagai tanggal terjadinya perbuatan hukum, yangmelahiran hak dan kewajiban antara para pihak.Penjelasan detailnya, Notaris dapat pula membacakan/menjelaskan isi dari surat tersebut atau hanya mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggalnya saja. Poinnya tetap pada para pihak harus membubuhkan tanda tangannya di hadapan Notaris, untuk kemudian tanda tangan tersebut disahkan olehnya. Notaris menetapkan kepastian tanggal, sebagai tanggal ditandatanganinya perjanjian di bawah tangan antara para pihak. Notaris kemudian menuliskan redaksi Legalisasi pada surat tersebut.Pengesahan tanda tangan dan penetapan kepastian tanggal, dicatatkan dalam buku khusus, yaitu Buku Legalisasi. Notaris yang menyaksikan dan mengesahkan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal, sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh UU untuk menjelaskan/membenarkan/memastikan bahwa benar pada tanggal sebagaimana tertulis dalam Buku Legalisasi, para pihak membuat perjanjian di bawah tangan dan menghadap padanya untuk menandatangani surat tersebut. Redaksi yang tertulis di lembar legalisasi tersebut, sebatas itulah pertanggungjawaban Notaris.DalamPasal 15 ayat (2) huruf b UU Jabatan Notaris, Notaris, dalam jabatannya, berwenang pula membukukansurat di bawah tangan, dengan mendaftar dalam buku khusus. Buku khususnya disebut dengan Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan. Dalam keseharian, kewenangan ini dikenal juga dengan sebutan Pendaftaran surat dibawah tangan dengan kode: “Register” atauWaarmerkingatauWaarmerk.Poin dari pendaftaran ini, para pihak telah menandatangani suratnya, baik sehari ataupun seminggu sebelumnya, kemudian membawa surat tersebut ke Notaris untuk didaftarkan ke dalam Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan. Fungsinya, terhadap perjanjian/kesepakatan yang telah disepakati dan ditandatangani dalam surat tersebut, selain para pihak, ada pihak lain yang mengetahui adanya perjanjian/kesepakatan itu. Hal ini dilakukan, salah satunya untuk meniadakan atau setidaknya meminimalisir penyangkalan dari salah satu pihak. Hak dan kewajiban antara para pihak lahir pada saat penandatanganan suratyang telah dilakukan oleh para pihak, bukan saat pendaftaran kepada Notaris. Pertanggungjawaban Notaris sebatas pada membenarkan bahwa para pihak membuat perjanjian/kesepakatan pada tanggal yang tercantum dalam surat yang didaftarkan dalam Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan.Kembali ke pertanyaan yang Saudara sampaikan, berdasarkan uraian di atas, maka yang dapat dilakukan oleh Notaris, bukanlah melegalisasi dokumen perjanjian, tetapi mendaftarkan dokumen perjanjian ke dalam Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan (warmerking/Register).

Dipublikasi di pertanahan | Meninggalkan komentar