Bolehkah Menyepakati Upah di Bawah Upah Minimum?


1. MenurutPasal 90 ayat (1)UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(“UU Ketenagakerjaan”)pengusahadilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, baikupah minimum (UM) berdasarkan wilayah propinsiatau kabupaten kota (yang sering disebut Upah Minimum Regional, UMR) maupun upah minimumberdasarkansektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota(Upah Minimum Sektoral, UMS).

2. Larangan tersebut, menyangkut beberapa aspek hukum, baik perdata maupun pidana, dan-bahkan- aspek hukum administrasi.
a. Dari aspek hukum pidana, kesepakatan (antarapekerja/buruh denganpengusaha) untuk membayar upah di bawah upah minimum (tanpa adanya persetujuanpenangguhan dari yang berwenang) merupakan pelanggarantindak pidanakejahatan dengan ancaman hukuman pidana penjara antara 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan/atau denda antaraRp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalamPasal 185 ayat (2) UUKetenagakerjaan.
b. Dari aspek hukum perdata, berdasarkanPasal 52 ayat (1) huruf dUUKetenagakerjaan danPasal 1320ayat 4 jo Pasal 1337Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), bahwa kesepakatan dalam suatu perjanjian, termasukperjanjian kerja, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atau dengan perkataan lain, kesepakatan (konsensus) para pihakcausa-nya harus halal,dalam arti suatucausa terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian memperjanjikan upah di bawah upah minimum (UMR/UMS) adalahnull and void, batal demi hukum (videPasal 52 ayat [3] UU Ketenagakerjaan).
c. Dari aspek hukum administrasi, berdasarkanPasal 90 ayat (2) UUKetenagakerjaan jo Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans No.Kep-231/Men/2003 dan Pasal 2 ayat (3) Permenekartrans. No. Per-01/Men/I/2006, bahwa apabila pengusaha tidak mampu membayar upah minimum dan ada-telah- kesepakatan untuk-membayar- menyimpang/kurang dari ketentuan upah minimum, maka kesepakatan tersebut (antara pekerj/buruh dengan pengusaha) harus didasarkan atas persetujuan penangguhan dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Gubernur setempat). Dengan kata lain, walau telah ada kesepakatan, apabila tidak/belum mendapat persetujuan (penangguhan) tidak dapat diterapkan.

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian, atas dasar kesepakatan saja (antara pekerja/buruh dengan pengusaha) tidak cukup sebagaidasaruntuk membayar upah menyimpang dari ketentuan upah minimum yang ditentukan. Hemat saya, upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan efisiensi dalam segala hal dengan meningkatkan produktivitas.

4. Sekedar untuk dipahami, bahwa pada prinsipnyabesaran upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur (UMR/UMS) untuk suatu periode tertentu bukanlah merupakan dasar pembayaran upah untuk seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan, akan tetapi hanyalah merupakan standar upah untukpekerja/buruh tertentu, yakni:
a. padalevel jabatan atau pekerjaan (job) terendah (videPasal 92 ayat[1] UU Ketenagakerjaan jo Pasal 1 angka 2 Kepmenaker No. Kep-49/Men/IV/2003mengenai adanya struktur dan skala upah yang berjenjang);
b. masa kerja 0 tahun atau masa kerja tahun pertama (videPasal 14 ayat[2] Permenaker Nomor Per-01/Men/1999); dan/atau
c. masih lajang (videPasal 1 angka 1 Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012)
Dengan demikian, bagi pekerja/buruh yanglevel jabatannya lebih tinggi (di atasjob yang terendah), masa kerjanya lebih dari 1 (satu) tahun, dan/atau telah mempunyai tanggungan (secara resmi), maka besaranupahnya tentu bukan lagi standard UMR/UMS, akan tetapi harus disesuaikan berdasarkanstruktur dan skala upah (videPasal 1 angka 2 dan 3 Kepmenaker No. Kep-49/Men/IV/2003)

Pos ini dipublikasikan di psht. Tandai permalink.