surat dibawah tangan sebagai dasar penerbitan sertipikat hak milik atas tanah.


Surat Di Bawah Tangan Sebagai Dasar
Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah
Oleh : Andi Sufiarma, S.H., M.H.
Pokok-pokok pikiran yang tercantum di dalam Pasal 33
menekankan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha
Esa kepada seluruh rakyat Indonesia, merupakan pokok-pokok
kemakmuran rakyat yang dikuasai oleh Negara dan ditujukan
untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Indonesia. Bertitik tolak dari pasal tersebut di atas, maka
jelaslah bahwa negara dianggap bukan sebagai pemilik tanah
dalam suatu wilayah negara, tetapi kewenangan negara untuk
menguasai tanah tersebut semata-mata kepentingan
masyarakat banyak.
Upaya pemerintah untuk memberikan suatu bentuk jaminan
akan adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi
seseorang adalah dengan dilakukannya suatu pendaftaran hak
atas tanah yang tertuang dalam Pasal 19 Undang-undang
Pokok Agraria. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan
pendaftaran tanah sebagaimana maksud Pasal 19 ayat (1)
Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), maka Pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961).
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut
membuka sejarah baru dalam hukum agraria. Sebab, untuk
pertama kali Indonesia mempunyai suatu lembaga yang
secara khusus mengatur tentang pelaksanaan pendaftaran
tanah (Parlindungan, 1990:1). Namun lebih kurang 36 tahun
setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961 ternyata upaya pemerintah dalam memberikan jaminan
kepastian hukum atas tanah belum optimal, sehingga
pemerintah merasa perlu untuk menyempurnakan dan
menggantikan dengan suatu peraturan baru sehingga
eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sudah
direvisi atau dilakukan pengkajian ulang dari persoalan yang
sangat mendasar.
Upaya dari perubahan tersebut dilakukan Pemerintah dengan
dikeluarkannya suatu peraturan baru yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berlaku tgl 8 Oktober
1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah No.
24 Tahun 1997 merupakan realisasi Pemerintah dalam
melakukan penyederhanaan pola pendaftaran tanah di
Indonesia. Tujuan pembentukan Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 adalah :
1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan
rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar mudah
dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang
bersangkutan
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak yang
berkepentingan agar mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum
3. Untuk menyelenggarakan catur tertib pertanahan.
Dalam peraturan pemerintah tersebut ditentukan bahwa
pendaftaran tanah diselenggarakan untuk memberikan
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan bahwa
sistem publikasinya adalah negatif tetapi mengandung unsur
positif. Pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 ini menggunakan 2 sistem yaitu :
1. Sistem sistematik yang meliputi wilayah satu desa atau
kelurahan yang dilakukan atas prakarsa pemerintah.
2. Sistem sporadik yaitu pendaftaran mengenai bidang-
bidang tanah atas permintaan pemegang hak yang
bersangkutan baik secara individual maupun massal.
Daya pembuktian sertifikat tidak bisa dilepaskan dari
kewenangan Pejabat Tata usaha Negara, yakni Kepala Badan
Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan yang telah
menempatkan tanda tanganya pada sertifikat yang tentunya
dapat dipercaya oleh orang yang namanya tercantum dalam
sertifikat tersebut. Di dalam daya pembuktian terdapat daya
pembuktian formal dan daya pembuktian materil. Daya
pembuktian materil, isi keterangan berlaku sebagai kebenaran
buat siapapun dan orang yang namanya tercantum dalam
sertifikat untuk kemanfaatannya, untuk keperluan siapa
keterangan itu diberikan. Sedangkan daya pembuktian formil
Kepala Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan
menerangkan apa yang berada di atas tanda tangannya dan
orang yang tercantum dalam sertifikat benar-benar
pemiliknya.
Kekuatan pembuktian sertifikat tidak lepas dari alas hak untuk
penerbitan sertifikat tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, salah satu
alas hak yang diperkenankan selain akta autentik adalah surat
di bawah tangan. Diperkenankannya surat di bawah tangan
sebagai alas hak dalam penerbitan sertifikat saat ini banyak
dilakukan untuk pendaftaran tanah pertama kali (bagi tanah-
tanah yang belum terdaftar).
Dalam kenyataan yang ada, tidak jarang alas hak berupa
surat di bawah tangan ini menimbulkan masalah di kemudian
hari. Salah satunya adalah munculnya dua pihak yang
mengaku sebagai pemilik atas tanah yang telah didaftarkan
tersebut. Bahkan tidak jarang terjadi dalam proyek yang
dilakukan oleh kantor pertanahan, 1 (satu) bidang tanah
dikuasai oleh dua orang yang berbeda dengan alas hak yang
berbeda tetapi ditandatangani oleh Kepala Kelurahan/Kepala
Desa yang sama sehingga proses penerbitan menjadi
terhambat. Dari uraian di atas terlihat bahwa surat di bawah
tangan sebagai alas hak dalam penerbitan sertifikat
khususnya sertifikat hak milik tidak lepas dari berbagai
masalah .
Pendaftaran tanah pada hakikatnya bertujuan untuk
memberikan kepastian hak kepada pemilik tanah. Terbitnya
sertifikat merupakan pemberi rasa aman kepada pemilik tanah
akan haknya pada tanah tersebut. Dalam rangka memberikan
kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah maka
sertifikat tanah berfungsi sebagai pembuktian yang kuat.
Sertifikat tanah merupakan tanda bukti yang berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data
yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data tersebut
sesuai dengan data yang terdapat di dalam surat ukur dan
buku tanah yang bersangkutan.
Salah satu masalah yang berkaitan erat dengan kepastian
hukum dalam pendaftaran tanah adalah masalah pembuktian.
Dalam pendaftaran tanah dikenal 2 (dua) pendaftaran hak
yaitu :
a. Hak atas tanah baru. Pembuktian hak atas tanah baru
dilakukan dengan :
1. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang
berwenangmemberikan hak yang bersangkutan menurut
ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak berasal dari
tnah negara atau tanah hak pengelolaan;
2. Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak oleh
pemegang hak milik kepada penerima hak yang
bersangkutan untuk hak guna bangunan dan hak pakai
atas tanah hak milik;
3. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian
hak oleh pejabat yang berwenang;
4. Tanah wakaf yang dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
5. Hak milik atas satuan rumah susun yang dibuktikan
dengan akta pemisahan;
6. Pemberian Hak Tanggungan dibuktikan dengan akta
pemberian Hak Tanggungan.
b. Pembuktian hak lama berdasarkan Pasal 24 PP No. 24
Tahun 1997 yaitu :
1. Untuk keperluan pendaftaran tanah, hak atas tanah yang
berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat
bukti menganai adanya hak tersebut berupa alat bukti
tertulis, keterangan sanksi dan atau pernyataan yang
bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup
untuk mendaftar hak, pemegang hak dan pihak lain yang
membebaninya.
2. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap
alat pembuktian maka pembuktian dapat dilakukan
berdasarkan pentaanya penguasaan fisik tanah yang
bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-
turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-
pendahulunya.
Dalam Pasal 60 PP No. 24 Tahun 1997 terdapat beberapa alat
bukti tertulis yang dapat digunakan bagi pendaftaran hak-hak
lama dan merupakan dokumen yang lengkap untuk
kepentingan pendaftaran tanah adalah grosse akta hak
eigendom, surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan
berdasarkan peraturan swapraja yang bersangkutan, sertifikat
hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri No.
9 Tahun 1959, surat keputusan pemberian hak milik dari
pejabat yang berwenang baik sebelum atau sejak berlakunya
UUPA, petuk Pajak Bumi sebelum berlakunya PP No, 10 Tahun
1961, akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan
yang dibubuhi kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/
Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya PP No. 24 Tahun
1997 dengan disertai alas hak yang dialihkan, akta
pemindahan hak yang dibuat oleh PPAT, akta ikrar wakaf,
risalah lelah yang dibuat oleh Pejabat Lelang, surat
penunjukan atau pembelian kaveling tanah yang diambil
pemerintah, surat keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai
alas hak yang dialihkan.
Dari beberapa alat bukti lama yang dapat digunakan untuk
melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan
PP No. 24 Tahun 1997 penulis melihat ada 2 alat bukti yang
perlu mendapatkan perhatian, yaitu :
1. Alat Bukti Kesaksian
Pembuktian dengan saksi dalam hukum pertanahan
dipergunakan sebagai bukti kepemilikan sebidang tanah
berupa bukti tertulis yang dimaksud di atas tidak lengkap atau
tidak ada, maka pembuktian hak dapat dilakukan dengan
pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dipercaya
dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan
msyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan
keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua
baik dalam kekerabatan ke atas maupun ke samping.
Tujuan pendaftaran tanah pada hakikatnya adalah untuk
memberikan jaminan kepastian hukum yang bermuara pada
perlindungan hukum pemegang hak atas tanah. Dengan
demikian, sertifikat tanah merupakan alat bukti yang sangat
penting bagi subjek hukum atas tanah sehingga sangat naif
sekali jika PP No. 24 Tahun 1997 mensyaratkan alat bukti
saksi dalam melakukan proses penerbitan tanah karena
menurut penulis alat bukti saksi memiliki bobot yang sangat
ringan dan rentan terhadap risiko kekeliruan. Jika sebuah
peristiwa telah terjadi dalam waktu yang lama maka tidak
jarang terjadi bahwa apa yang terjadi tidak dapat diingat
secara keseluruhan.
Untuk memberi kesaksian terhadap peristiwa yang telah lama
bukanlah hal yang mudah. Pada umumnya pada waktu
penangkapan kejadian, pihak saksi tidak mengarahkan
tindakannya untuk menjadi saksi di kemudian hari sehingga
pengamatannya pada saat kejadian dapat saja tidak teliti.
Penangkapan sebuah peristiwa dan kemudian mengolahnya
serta aklhirnya menuturkannya sebagai kesaksian merupakan
proses yang dapat mengaburkan kebenaran di kemudian hari.
2. Alat Bukti Di Bawah Tangan
Dalam teori hukum dikenal 2 (dua) jenis akta yaitu akta
otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik diatur dalam
Pasal 165 HIR, Pasal 1868 BW dan Pasal 285 Rbg. Akta
otentik berdasarkan pasal-pasal dalam bebrapa peraturan ini
memiliki kekuatan bukti yang sempurna bagi kedua belah
pihak, ahli warisnya dan orang-orangyang mendapat hak
darinya.
Alat bukti di bawah tangan tidak diatur dalam HIR namun
diatur dalam S 1867 No. 29 untuk Jawa dan Madura dan
Pasal 286 sampai Pasal 305 Rbg. Akta di bawah tangan
diakui dalam KUHPerdata. Dalam Pasal 1320 telah ditentukan
syarat sahnya perjanjian. Dilihat dari 4 syarat sah yang
dimaksud maka dapat ditafsirkan bahwa suatu akta yang
tidak dibuat oleh dan dihadapan PPAT adalah tetap sah
sepanjang para pihak telah sepakat dan memenuhi unsur-
unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Fungsi akta ada 2 yaitu
fungsi formal yang menentukan lengkapnya (bukan untuk
sahnya) dan fungsi akta sebagai alat bukti di kemudian hari.
Kekuatan pembuktian antara akta otentik dengan akta di
bawah tangan memiliki perbedaan. Dilihat dari kekuatan
pembuktian lahir di mana sebuah akta autentik ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang maka beban pembuktian
diserahkan kepada yang mempersoalkan keuatentikannya.
Sedangkan untuk akta di bawah tangan maka secara lahir
akta tersebut sangat berkait dengan tanda tangan. Jika tanda
tangan diakui maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna. Kekuatan yang dimiliki oleh tanda
tangan bukan kekuatan pembuktian lahir yang kuat karena
terdapat kemungkinan untuk disangkal.
Kekuatan pembuktian formal pada akta otentik memiliki
kepastian hukum karena pejabatlah yang menerangkan
kebenaran dari apa yang dilihat, didengar dan dilakukan
pejabat, sedangkan untuk akta di bawah tangan maka
pengakuan dari pihak yang bertanda tangan menjadi kekuatan
pembuktian secara formal.
Sehubungan dengan keabsahan surat di bawah tangan maka
peneliti meninjau dari dua hal :
1) Secara umum, di Indonesia terdapat beberapa yurisprudensi
yang menegaskan bahwa transaksi yang tidak dilakukan di
depan pejabat yang berwenang merupakan transaksi yang
tidak sah menurut hukum sehingga para pihak tidak perlu
mendapat perlindungan hukum. Yurisprudensi yang dimaksud
antara lain Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 598 K/Sip/1971 tertanggal 18 Desember 1971,
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
601.K/Sip/1972 tertanggal 14 Maret 1973, Keputusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 393 K/Sip/1973
tertanggal 11 Juli 1973.
2) Secara khusus dalam aturan-aturn tentang pendaftaran
tanah
Dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3
Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
adalah :
a. Akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar
pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah :
1. Akta Jual Beli
2. Akta Tukar Menukar
3. Akta Hibah
4. Akta Pemasukan ke Dalam Perusahaan
5. Akta Pembagian Hak Bersama
6. Akta Pemberian Hak Tanggungan
7. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Milik
8. Akta Pemberian Hak Pakai atas Tanah Hak Milik
b. Selain itu, akta-akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1
PPAT juga membuat surat kuasa membebankan hak
tanggungan yang merupakan akta pemberian kuasa yang
dipergunakan dalam pembuatan akta pemberian hak
tanggungan.
Ketentuan di atas berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 24
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Dari aturan dalam
Peraturan Menteri Negara tersebut dapat dilihat adanya
keharusan untuk melakukan segala perbuatan hukum yang
berkenaan dengan tanmah harus dibuat oleh dan di hadapan
pejabat pembuat akta tanah. Ketentuan ini bersifat mengikat
dan mengandung konsekuensi hukum bahwa suatu transaksi
dengan objek berupa tanah apabila dilaksanakan di bawah
tangan, terancam batal, sebab bertentangan dengan peraturan
yang mengharuskan setiap transaksi dibuat oleh dan di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Dalam hukum, berlaku asas aturan yang lebih tinggi
mengesampingkan yang lebih rendah. Jika berdasarkan asas
ini maka izin untuk menggunakan akta di bawah tangan untuk
digunakan sebagai alas hak dalam penerbitan sertifikat dapat
dibenarkan. Namun, dissinkronisasi antara PP No. 24 Tahun
1997 dengan Keputusan Menteri Negara Agraria berimplikasi
pada ketidakpastian bagi masyarakat. Multiinterpretasi dapat
terjadi dengan adanya perbedaan antara keduanya.
Dis-sinkronisasi antara kedua peraturan tersebut berimplikasi
pula pada kinerja Badan Pertanahan dalam upaya mewujudkan
tertib pertanahan di Indonesia. Kesimpangsiuran dalam
melakukan interpretasi dapat menimbulkan keraguan pada
kewibawaan Badan Pertanahan sebagai instansi yang
berwenang untuk melakukan pengaturan atas tanah yang ada.
Hal ini merupakan satu penyimpangan terhadap upaya
mewujudkan tujuan hukum sekaligus merupakan pemicu
kerusakan sistem hukum yang ada
Terwujudnya kepatian hukum dalam pendaftaran tanah tidak
lepas dari faktor kekurangan dalam substansi aturan
pertanahan, dissinkonisasi peraturan yang ada. Secara
normatif, kepastian hukum memerlukan tersedianya perangkat
aturan perundang-undangan yang secara operasional mampu
mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadan
peraturan-peraturan itu dilaksanakan secara konsisten dan
konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.
Tujuan hukum bukan hanya keadilan tetapi juga kepastian
hukum dan kemanfaatan. Pemenuhan keadilan dalam suatu
peraturan perundang-undangan belum cukup karena masih
memerlukan syarat kepastian hukum. Kepastian hukum akan
tercapai bila suatu peraturan dirumuskan secara jelas
sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda
serta tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang ada,
baik secara vertikal maupun horizontal. Mewujudkan sistem
hukum yang baik akan mejadi sebuah hal yang sulit jika
substansi aturan yang mendasarinya pun terdapat
kesimpangsiuran akibat ketidaksinkronan aturan yang ada.
Salah satu pihak yang sangat berperan dalam pembuatan
akta otentik adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pejabat
Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum di mana
dalam pelaksanaan tugasnya berkewajiban untuk
mendaftarkan segala akta yang dibuatnya pada kantor
pertanahan sejak penandatanganan. Pejabat Pembuat Akta
Tanah sangat membantu Kepala Kantor Pertanahan untuk
mencapai tertib pertanahan.
Data fisik dan data yuridis yang dilaporkan secara bulanan
oleh PPAT mendukung upaya pemerintah untuk mneyediakan
informasi kepada masyarakat. Hal inilah yang membedakan
antara akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT dengan
akta di bawah tangan. Kontrol terhadap kebenaran alat bukti
di bawah tangan sangat rentan dengan kekeliruan sedangkan
untuk akta autentik, pihak BPN dapat lebih menjamin
kebenaran data fisik dan yuridis yang dinyatakan di dalamnya.
Menurut pendapat penulis, berbicara tentang keabsahan surat
di bawah tangan sangat berkaitan dengan masalah kekuatan
hukum dari surat di bawah tangan. Berdasarkan doktrin dan
yurisprudensi yang ada, surat di bawah tangan tidak memiliki
kekuatan hukum. Namun demikian, surat di bawah tangan
tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti, dan hal ini tentu saja
terkait dengan masalah tanda tangan dan kesaksian dalam
surat tersebut.
Keberadaan surat di bawah tangan sebagai dasar dalam
penerbitan Sertifikat Hak Milik tetap diakui dalam peraturan-
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
meskipun surat di bawah tangan tidak memiliki kekuatan
hukum. Untuk dapat dijadikan sebagai alas hak dalam
penerbitan Sertifikat Hak Milik dan dapat memiliki kekuatan
pembuktian maka surat di bawah tangan tersebut harus
memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditentukan dalam
Pasal 24 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 yang menetapkan
bahwa dalam hal tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-
alat pembuktian yang berdasarkan pembuktian, pembukuan
hak dapat dilakukan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah
yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara
berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dari pendahulu-
pendahulunya dengan syarat:
1. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan
secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang
berhak atas tanah serta diperkuat oleh Kesaksian oleh
orang yang dapat dipercaya.
2. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama
pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat
hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau
pihak lainnya.
3. Keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi
yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya
sebagai orang tertua adat setempat dan atau penduduk
yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan
letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyau
hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai
derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun
horizontal.
4. Kesaksian dari Kepala Kelurajan/Kepala Desa.Surat
pernyataan penguasaan secara fisik yang dibuatkan oleh
pemohon pendaftaran tanah antara lain berisi :
dan digunakan sendiri oleh pihak yang
mengaku atau secara nyata tidak dikuasai
tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau
bagi hasil atau dengan bentuk hubungan
perdata lainnya.
Bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan
sengketa.
memalsukan isi surat pernyataan, bersedia
dituntut di muka hakim secara pidana
maupun perdata karena memberikan
keterangan palsu.
Jadi, jika seluruh syarat bagi sebuah surat di bawah tangan
telah dipenuhi untuk dapat dijadikan dasar dalam penerbitan
sertifikat hak milik berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 24
tahun 1997 adalah maka surat di bawah tangan tersebut
dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan sertifikat dan
memiliki kekuatan pembuktian.
Dalam kenyataan yang ditemukan oleh peneliti, meskipun
persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997 telah dipenuhi, akan tetapi banyak
persoalan yang tetap timbul sehubungan dengan penggunaan
surat di bawah tangan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak
Milik. Beberapa persoalan yang pada Kantor Pertanahan
adalah sebagai berikut :
1. Dalam proses pendaftaran tanah secara massal, pihak
Kantor Lurah atau kantor Desa biasanya membantu
mengkoordinir pelaksanaan di lapangan termasuk dalam
hal pembuatan surat-surat tanah bagi masyarakat yang
belum memiliki surat tanah. Oleh karena waktu yang
singkat dengan jumlah pemohon yang banyak maka pihak
Kantor Kelurahan atau Kantor Desa hanya sekedar
menandatangani tanpa mempelajari kebenaran surat tanah
yang diajukan, bahkan untuk seluruh masyarakat, surat
tanah mereka ditandatangi saksi yang sama yaitu 2 (dua)
orang dari aparat desa atau kelurahan. Kebenaran surat
tanah ini menjadi sulit untuk dijamin karena proses yang
cepat dan tidak teliti.
2. Masih sehubungan dengan proses pembuatan surat tanah
di Kantor Kelurahan atau Desa, pada saat sebuah surat
tanah menjadi perkara di Pengadilan, Kepala Kelurahan
atau kepala Desa yang menandatangani sering
menggunakan dalih bahwa merka tidak mengetahui
riwayat tanah tersebut karena mereka adalah kepala
Kelurahan atau Kepala Desa yang baru menjabat selama 3
(tiga) bulan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa jaminan
kepastian hukum atas tanah dengan alas hak di bawah
tangan tersebut tidak ada, karena Pejabat yang
menandatanganinya beserta para aparatnya yang turut
bersaksi dalam surat ternyata tidak mengetahui riwayat
tanah yang mereka persaksikan.
3. Kondisi selanjutnya yang terjadi di kantor Keluruhan atau
kantor Desa adalah tidak ada buku tanah desa yang
menjadi catatan atau pengadministrasian terhadap setiap
peralihan tanah yang terjadi shingga sangat wajar, jika
kepala desa atau kepala kelurahan yang baru tidak
mengetahui riwayat tanah yang sebenarnya.
4. Kondisi fatal yang terjadi pula sehubungan dengan
pembuatan surat tanah oleh pihak Kantor Kelurahan atau
Kantor desa adalah seringnya muncul 2 (dua) surat tanah
yang berbeda untuk tanah yang sama namun
ditandatangani oleh Kepala Desa yang sama.
Dari uraian di atas dihubungkan dengan keberadaan surat di
bawah tangan sebagai salah satu pembuktian hak lama maka
alas hak dalam penerbitan sertifikat pada pendafataran tanah
berupa surat di bawah tangan dapat menimbulkan
ketidakpastian bagi pemegang hak. Munculnya beragam
interpretasi tentang keabsahan sebuah surat di bawah tangan
yang menyebabkan lahirnya Putusan Hakim yang berbeda-
beda merupakan salah satu bukti bahwa peralihan dengan
menggunakan surat di bawah tangan yang dijadikan sebagai
alas hak dalam pendaftaran tanah tidak memberikan jaminan
kepastian hukum bagi para pemilik tanah.
Kondisi-kondisi di atas tentu saja akan sangat menyulitkan
masyarakat ketika suatu saat ada pihak lain yang mengklaim
tanah yang mereka miliki. Keadaan lain yang terjadi adalah
beberapa anggota masyarakat ternyata telah kehilangan tanah
mereka tanpa mereka ketahui dan pada saat mereka
mengajukan upaya penyelesaian, ternyata mereka tidak
memiliki daya apa-apa karena surat tanah yang mereka miliki
harus gugur karena pihak lain memiliki bukti berupa akta
autentik.
Mencermati uraian-uraian di atas sehubungan dengan
penggunaan surat di bawah tangan sebagai dasar penerbitan
sertfikat hak milik, penulis berpendapat bahwa surat di bawah
tangan tidak memiliki kekuatan hukum namun tetap dapat
digunakan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik
sepanjang data yang diterangkan di dalamnya mengandung
kebenaran dan diketahui oleh minimal 2 (dua) orang saksi
bersama Kepala Kelurahan atau Kepala Desa sebagai pihak
yang dianggap mengetahui riwayat tanah pada Kelurahan atau
desa tempat mereka menjabat. Namun demikian, surat di
bawah tangan ini tidak bisa memberikan jaminan kepastian
hukum kepada para pemegang sertifikat karena dalam
kenyataannya di Pengadilan, para hakim memiliki interpretasi
yang berbeda mengenai keabsahan surat di bawah tangan.
Untuk mengantisipasi munculnya masalah dalam penggunaan
surat di bawa tangan sebagai dasar penerbitan sertifikat,
maka dalam proses pembuatan surat tanah di bawah tangan,
seluruh pihak yang terkait seharusnya mengutamakan
ketelitian dan kecermatan serta kehati-hatian agar tidak
menyebabkan ketidakpastian bagi para pemilik sertifikat
ataupuyn pemilik tanah yang sebenarnya (jika ternyata
sertifikat diterbitkan kepada pihak yang tidak berhak).

Pos ini dipublikasikan di psht. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s