Undang-undang Desa dan implikasinya.


Undang – Undang Desa dan implikasinya
Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2015 diwarnai oleh
sejumlah kebijakan kebijakan yang akan mempengaruhi arah
dan kebijakan pembangunan ke depan. Salah satunya adalah
di tetapkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Desa, yang juga telah di tindaklanjuti
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Beberapa
catatan yang perlu disimak dalam Undang – Undang Desa
tersebut, antara lain :
1. Pemilihan kepala desa secara serentak di seluruh wilayah
Kabupaten/Kota
Hal ini termaktub dalam pasal 31, melalui UU ini nantinya
pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilakukan secara serentak
di seluruh wilayah Kabupaten/Kota hal ini sepertinya untuk
menyeragamkan dimulainya pemerintahan desa dan untuk
menghemat biaya untuk penyelenggaraan Pilkades. Namun
demikian Peraturan Pemerintah untuk mengatur hal tersebut
masih dibahas oleh pemerintah.
2. Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan
tetap setiap bulan
Hal ini termaktub dalam pasal 66 ayat 1 dimana Kepala Desa
dan perangkatnya memperoleh pengahasilan tetap berupa
tunjangan yang berasal dari APBN/APBD. Dengan mendapat
gaji yang tetap setiap bulannya diharapkan pemerintah desa
mampu bekerja secara sungguh-sungguh untuk
mensejahterakan masyarakat Desa tanpa harus memikirkan
bagaimana kepala desa untuk menghidupi keluarganya.
Meskipun demikian besaran gaji yang diperoleh oleh setiap
kepala desa dan perangkatnya masih menunggu pengesahan
Peraturan Pemerintah yang smapai saat ini belum ditetapkan.
3. Desa berhak mendapatkan sumber pendapatan.
Hal ini termaktub dalam Pasal 67 ayat 1 butir A. Heru
Darmawan (2014) seorang pemerhati masalah pedesaan
menyebutkan bahwa melalui Undang-Undang tersebut, setiap
desa memperoleh alokasi dana sebesar 10% dari anggaran
transfer Pusat ke Daerah yang mulai dilakukan pada RAPBN
2015. Alokasi 10% kepada desa dalam bentuk DAD (Dana
Alokasi Desa) tersebut tidak mengurangi besaran anggaran
yang ditransfer ke daerah, tetapi bersifat top-up. Jadi jika
besaran transfer ke daerah adalah 100%, maka ditambah
dengan transfer anggaran desa jumlahnya menjadi 110%.
Dalam APBN 2014, transfer pusat ke daerah sebesar 526
triliun, sehingga jika tahun ini DAD diberlakukan maka nilai
transfer ke desa adalah sebesar 52,6 triliun rupiah. Dengan
besaran seperti itu, maka rata-rata setiap desa di Indonesia
yang memiliki jumlah 72 ribu tersebut akan menerima DAD
sebesar 800 juta rupiah per tahun. Dana yang dimiliki oleh
desa akan semakin besar jika ditambahkan dengan 10% dari
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Bagi Hasil Daerah (DBH)
yang berasal dari Pajak dan Retribusi.
Implikasi
Pemberlakuan UU ini memberikan implikasi yang harus
diantisipasi oleh pemerintah desa dan masyarakatnya.
Implikasi positifnya adalah dengan dana sebesar itu maka
pemerintah desa tidak perlu lagi kesulitan menunggu dana
dari pemerintah (yang kadang-kadang entah kapan turunnya)
dan bisa langsung merealisasikan usulan pembangunan
infrastruktur dan peningkatan perekonomian masyarakatnya.
Implikasi lain yang dikhawatirkan adalah bagaimana tata
kelola yang baik (good governance) agar dana yang dikelola
ini tidak mendatangkan masalah di kemudian hari. Masalah
ini sangat mungkin terjadi mengingat kapasitas
penyelenggara desa dalam manajemen keuangan dan
anggaran yang harus diakui masih sangat lemah. Alangkah
eloknya kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang
mumpuni untuk mengurusi manajemen keuangan dan
anggaran yang baik, jika tidak maka kita akan menyaksikan
ribuan penyelenggara desa yang tertangkap oleh penegak
hukum menjadi penghuni penjara. Kemungkinan lain adalah
semakin panasnya persaingan untuk merebut posisi kepala
desa yang jika tidak dapat dikelola dengan baik akan menjadi
sumber konflik horizontal di perdesaan.
Hal yang harus diperhatikan dalam perbaikan tata kelola desa
adalah soal aset desa, dimana semua infrastruktur yang
beradadi desa berupa jalan, jembatan, bangunan bahkan
kekayaan alam yang ada di desa harus diinventarisasi dan
didaftar sebagai aset desa. Desa dengan demikian tidak
hanya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APB-Des) tetapi juga menyusun Neraca Desa yang
diantaranya berisi daftar aset dan nilainya yang dimiliki desa.

Pos ini dipublikasikan di psht. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s