Wasiat dalam Perspektif Fiqih dan KHI


 

A. Pengertian Wasiat
Wasiat secara bahasa mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh, dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah artinya pesan terhadap sesuatu yang baik, yang harus dilaksanakan atau dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. Dalam arti khusus wasiat yang dimaksudkan disini adalah pesan seseorang untuk men-tasarruf-kan atau membelanjakan harta yang ditinggalkan jika ia telah meninggal dunia, dengan cara yang baik yang telah ditetapkan.
Dalam redaksi lain, pengertian wasiat secara istilah adalah hibah seseorang kepada orang lain berupa barang, hutang atau manfaat, dengan ketentuan pihak yang diberi wasiat berhak memiliki pemberian tersebut setelah kematian pemberi wasiat.
Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f). Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.
Wasiat ditetapkan berdasarkan Al Qur’an, Sunnah, dan Ijma’. Dalam Al Qur’an Allah SWT berfirman,
“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”(QS. Al Baqarah: 180).
Wasiat merupakan pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurusi hartanya sesuai dengan pesannya itu sepeninggalnya. Jadi, wasiat merupakan tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat, dan berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal. Menurut asal hukumnya, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan.

B. Rukun dan Syarat Wasiat
Adapun rukun wasiat yaitu:
a. Orang yang mewasiatkan (mushi).
b. Orang atau pihak yang menerima wasiat (musha lahu).
c. Harta atau sesuatu yang diwasiatkan (musha bihi).
d. Ijab Qabul (shighat wasiat).

Sedangkan syarat-syarat wasiat yaitu:
1. Orang yang berwasiat :
a. Baligh
b. Berakal sehat
c. Atas kehendak sendiri, tanpa paksaan dari pihak manapun.
Dalam KHI pasal 194 ayat 1 disebutkan bahwa, “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.”
Orang yang dipaksa dan orang yang tidak sehat pikirannya tidak sah wasiatnya. Namun bila wasiat anak-anak yang sudah cakap melakukan perbuatan hukum, dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Imam Malik memandang sah kalau anak-anak itu sudah mumayyiz, tetapi Abu Hanifah tidak membenarkan wasiat anak-anak, baik yang belum mumayyiz maupun yang sudah mumayyiz.
2. Orang yang menerima wasiat:
a. Harus benar-benar ada, meskipun ia tidak hadir pada saat wasiat diucapkan
b. Tidak menolak pemberian wasiat
c. Bukan pembunuh orang yang berwasiat
d. Bukan ahli waris yang berhak menerima warisan, kecuali atas persetujuan ahli waris lain.
Wasiat dapat ditujukan kepada orang tertentu, baik kepada ahli waris maupun bukan kepada ahli waris. Demikian juga, wasiat dapat pula ditujukan kepada yayasan atau lembaga sosial, kegiatan keagamaan, dan semua bentuk keagamaan yang tidak bertentangan agama islam. Demikian juga halnya, bila wasiat dilakukan kepada seseorang yang nonmuslim maka wasiat itu sah bila penerima wasiat (orang yang non muslim) itu berada di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama islam.
3. Syarat harta atau sesuatu yang diwasiatkan :
a. Jumlah wasiat tidak lebih dari 1/3 dari harta yang ditinggalkan
b. Dapat berpindah milik dari seseorang kepada orang lain
c. Harus ada ketika wasiat diucapkan
d. Harus dapat memberi manfaat
e. Tidak bertentangan dengan hukum syara’.
Dalam KHI pasal 195 ayat 2 disebutkan bahwa, “wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.” Hal ini sesuai dengan hadist Nabi berikut,
فَا الثّلُثُ وَالثّلُثُ كَثِيرٌ
“Sepertiga itulah, dan sepertiga itu banyak…..”
Dalam pasal 198 KHI disebutkan bahwa “wasiat yang berupa hasil dari suatu benda atau pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.” Pembatasan seperti ini dimaksudkan untuk memudahkan tertib administrasi, karena melihat substansi wasiat sesungguhnya adalah untuk jangka waktu yang lama. Kemudian dalam pasal 200 KHI juga disebutkan bahwa “harta wasiat yang berupa barang tak bergerak bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.” Dan dalam pasal 201 KHI disebutkan “apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya akan dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.”
4. Syarat-syarat shighat
a. kalimat dapat dimengerti maupun dipahami baik dengan lisan maupun tulisan.
b. Penerimaan wasiat diucapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.
Dalam konteks kehidupan globalisasi seperti sekarang ini, tentang pelaksanaan wasiat tentu diperlukan kepastian hukum dalam pengalihan harta melalui wasiat ini. Pasal 195 ayat (1) KHI menyebutkan “wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.” Kemudian dalam pasal 203 ayat (1) dikemukakan pula bahwa “surat wasiat dibuat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya dilaksanakan ditempat notaris yang membuatnya atau disimpan dalam protokol notaris.” Hal ini penting karena implikasi dari pelaksanaan wasiat ini sangat berpangaruh kepada pelaksanaan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain secara permanen yang sangat diperlukan adanya kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat tersebut.

C. Pihak yang Tidak Boleh Menerima Wasiat.
Terkait dengan pihak-pihak yang tidak boleh menerima wasiat, dalam kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq disebutkan bahwa “penerima wasiat bukan merupakan ahli waris” hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW,
لَا وَصِيّةَ لِوَارِثٍ
“Tidak ada wasiat bagi ahli waris”(HR. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi)
Meskipun hadist diatas diriwayatkan dari satu orang, namun para ulama menerimanya dan umat Islam secara umum sepakat dengan ketentuan ini.
Dalam riwayat lain disebutkan,
انّ الله اَعطَى كلّ ذِى حَقّ حَقّه, اَلَا لَا وَصِيّةَ لِوَارِثٍ
“Sesungguhnya Allah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak terhadapnya. Ketahuilah, tidak ada wasiat bagi ahli waris”
Adapun ayat,
“ Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”
Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini telah dihapus ketentuan hukumnya. Syafi’i mengatakan “Sesungguhnya Allah SWT menurunkan ayat wasiat dan menurunkan ayat warisan. ini mengandung makna bahwa ayat wasiat tetap berlaku selaras dengan ayat warisan, dan mengandung makna pula bahwa ayat warisan menghapus ayat wasiat. Para ulama telah diminta untuk memperkuat salah satu dari kedua kemungkinan makna ini. Mereka pun menemukannya dalam sunnah Rasulullah SAW bahwasanya diriwayatkan pada peristiwa penaklukan Makkah beliau bersabda, “Tidak ada wasiat bagi ahli waris.”
Sedangkan para ahli hukum dikalangan mazhab Syafi’i, Hanafi, dan Maliki mengatakan bahwa wasiat kepada ahli waris dan ahli waris lainnya menyetujui adalah diperbolehkan dengan dasar hadist dari Daruquthni yang mengatakan, ”Tidak sah wasiat kepada ahli waris kecuali ahli warisnya menyetujui.”
Terlepas dari perbedaan pendapat diatas, para ulama Indonesia telah merumuskan hal tersebut yang tertuang dalam KHI pasal 195 ayat 3, “Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.”
Sedangkan pihak-pihak lain yang tidak boleh menerima wasiat, diatur dalam KHI pasal 207, 208,dan 209 berikut,
Pasal 207, “Wasiat tidak dibolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya.”
Pasal 208, “Wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut.”
Pasal 209, (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

D. Batalnya Wasiat
Dari beberapa hal yang mengakibatkan batalnya wasiat ada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Wasiat tidak mengikat kecuali apabila orang yang berwasiat tersebut telah meninggal dan tetap dalam wasiatnya. Orang yang berwasiat dapat menarik kembali wasiatnya sebelum meninggal. Bila si pemberi wasiat ini menariknya, maka wasiat menjadi batal.
2. Gila dan rusak akal menghilangkan kecakapan seseorang melakukan tindakan hukum. Wasiat yang pernah dibuat oleh orang yang berwasiat dan kemudian orang tersebut tertimpa penyakit gila, wasiatnya menjadi batal.
3. Bila orang yang berwasiat pada saat hidupnya meninggalkan hutang, maka pelaksanaan wasiat dilakukan setelah pembayaran hutang. Apabila hutang yang harus dibayar akan menghabiskan seluruh harta kekayaannya maka wasiat yang pernah dibuat sebelumnya menjadi batal.
4. Bila penerima wasiat meninggal terlebih dahulu dari orang yang memberi wasiat maka wasiat tersebut menjadi batal, karena tujuannya tidak ada lagi.
5. Bila penerima wasiat membunuh si pemberi wasiat, maka wasiatnya batal.
6. Penerima wasiat mempunyai hak untuk menolak wasiat agar jangan sampai keberatan dalam melaksanakan wasiat.
7. Wasiat bisa batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.
Mengingat sangat pentingnya wasiat terhadap harta peninggalan seseorang, maka bila suatu wasiat terjadi maka sebaiknya dikuatkan dengan alat-alat bukti yang dapat menghindarkan perselisihan di masa-masa yang akan datang. Misalnya, bila wasiat dinyatakan dengan lisan maka hendaklah dihadapkan pada saksi-saksi yang dapat dipercaya dan tidak mempunyai hubungan kepentingan dengan harta peninggalan. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 195, “wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.”
Untuk lebih jelasnya, dalam KHI pasal 197 disebutkan kondisi-kondisi yang menyebabkan batalnya wasiat yaitu,
1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.
c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

E. Pencabutan Wasiat
Pencabutan wasiat diatur dalam pasal 199 KHI, yang berbunyi;
1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sudah menyatakan persetujuannya tapi kemudian menarik kembali.
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris bila wasiat dahulu dibuat secara lisan.
3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan notaris.
4. Bila wasiat dibuat dengan akta notaris, maka hanya dapat dicabut dengan akte notaris.
Kemudian dalam pasal 203 ayat (2) dikemukakan bahwa “apabila wasiat yang telah dilaksanakan itu dicabut, maka surat wasiat yang dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.”
Dalam rumusan fikih tradisional dikemukakan bahwa wasiat dapat saja batal jika orang yang memberi wasiat tidak cakap bertindak hukum atau orang yang memberi wasiat itu tidak berhak atas barang yang diwasiatkan itu, wasiat juga batal jika orang yang menerima wasiat itu lebih dahulu meninggal dunia daripada orang yang memberi wasiat dan wasiat juga bisa batal jika barang yang diwariskan itu musnah sebelum barang itu diterima oleh orang yang menerima wasiat.

Pos ini dipublikasikan di ARTIKEL. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s